Lingkaran.net - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya penyerapan belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga Semester I 2026, realisasi belanja modal tercatat baru mencapai 16,37 persen.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran sekaligus memperbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Baca juga: Belanja Modal Hanya 6,1 Persen, Fraksi PDIP Pertanyakan Arah APBD Jatim 2027
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan rendahnya serapan belanja modal harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Sebab, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Rendahnya penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Ini menyangkut kemampuan pemerintah memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya, Rabu (11/11/2026).
PKS mencatat, hingga pertengahan Oktober 2026, penyerapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis juga belum optimal.
Di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) sebesar 38,9 persen, Dinas Lingkungan Hidup 50,09 persen, serta Dinas PU Bina Marga sebesar 70,75 persen.
Menurut Puguh, kondisi tersebut berisiko membuat pelaksanaan pekerjaan menumpuk menjelang akhir tahun. Akibatnya, kualitas pekerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran bisa tidak maksimal.
“Pemerintah harus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, memastikan kesiapan dokumen perencanaan, serta menerapkan sistem peringatan dini terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi programnya justru tidak terlaksana,” tegasnya.
Sorotan PKS semakin tajam karena APBD Jatim 2027 dirancang dengan proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan. Fraksi PKS mengingatkan, angka tersebut masih bersifat prediktif dan sangat bergantung pada realisasi pendapatan serta kemampuan pemerintah menyerap belanja hingga akhir tahun.
PKS juga mengingatkan bahwa SiLPA yang besar tidak otomatis menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien. Apabila terjadi karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau rendahnya kapasitas penyerapan, justru hal itu menjadi indikator persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Misi Dagang Tak Sekadar Seremonial, Ekspor Turun 7,25 Persen
“SiLPA yang tinggi tidak selalu mencerminkan efisiensi. Jika terbentuk karena kegiatan tidak berjalan atau anggaran tidak terserap, berarti ada persoalan yang harus dievaluasi dalam tata kelola pembangunan,” menjadi catatan penting Fraksi PKS.
Karena itu, PKS meminta Pemprov Jatim menyampaikan proyeksi SiLPA secara terperinci, mulai dari komponen pelampauan pendapatan, sisa belanja, hingga kewajiban yang belum dibayar. Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario penyesuaian apabila realisasi SiLPA berbeda dari proyeksi Rp1,5 triliun.
Selain persoalan penyerapan, PKS turut menyoroti komposisi belanja APBD Jatim 2027. Dari total belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun, belanja operasi mencapai sekitar 75,3 persen, sedangkan belanja modal hanya sekitar 6,1 persen.
Fraksi PKS menilai komposisi tersebut perlu diperbaiki agar anggaran lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“APBD bukan sekadar kesepakatan angka. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kualitas belanja dan dampaknya harus menjadi ukuran utama,” pungkasnya.
Baca juga: Elite PSI Ramai-Ramai Mundur, Erick Komala DPRD Jatim Buka Suara
Di sisi pendapatan, PKS juga mengingatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dalam APBD 2027 hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan P-APBD 2026. Padahal, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 mencapai 5,84 persen.
PKS pun mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah tanpa menaikkan tarif yang membebani masyarakat. Penguatan tata kelola BUMD, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, digitalisasi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dinilai menjadi sejumlah langkah yang perlu dilakukan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai tuntutan agar seluruh rekomendasi fraksi ditindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran.
PKS juga meminta perhatian terhadap pemerataan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan pertanian dan UMKM, pemerataan infrastruktur hingga wilayah Madura, Mataraman dan Tapal Kuda, serta peningkatan kesempatan kerja bagi generasi muda.
Editor : Setiadi