Lingkaran.net - Komisi C DPRD Jawa Timur menyoroti serius pengelolaan PT Jatim Grha Utama (JGU). Sejumlah persoalan mulai dari aset perusahaan yang dijaminkan, tunggakan dividen selama empat tahun, hingga lemahnya pengendalian anak perusahaan menjadi catatan penting dalam rekomendasi pembenahan BUMD milik Pemprov Jatim tersebut.
Tak hanya meminta audit menyeluruh terhadap aset yang diagunkan, Komisi C juga mengusulkan agar Direktur Utama JGU tidak diperpanjang masa jabatannya dan dilakukan penggantian melalui mekanisme yang berlaku.
Baca juga: PKS Peringatkan Ancaman SiLPA Rp1,5 Triliun di APBD Jatim 2027
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menegaskan audit terhadap aset JGU yang telah dijaminkan harus dilakukan secara menyeluruh. Audit tidak boleh hanya berhenti pada status aset, tetapi juga harus menelusuri penggunaan dana yang diperoleh dari pengagunan tersebut.
"Perlu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset JGU yang telah dijaminkan. Termasuk menelusuri peruntukan dana hasil pengagunan aset, perkembangan penggunaannya, serta status dan pemanfaatan aset yang masih menjadi jaminan," tegas Adam dalam laporan pimpinan Komisi C terkait tindak lanjut rekomendasi Pansus Pembahas Kinerja BUMD Jatim 2026, Rabu (11/11).
Menurutnya, audit tersebut penting untuk memastikan pengagunan aset perusahaan daerah dilakukan secara tepat dan transparan serta memberikan manfaat bagi pengembangan perusahaan.
Selain persoalan aset, Komisi C juga menyoroti tunggakan dividen JGU selama empat tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut kewajiban perusahaan kepada Pemprov Jatim sebagai pemegang saham.
"Persoalan dividen yang masih terutang selama empat tahun perlu diselesaikan secara serius. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola dan pengelolaan kewajiban kepada pemegang saham yang tidak dapat dibiarkan menjadi akumulasi kewajiban tanpa penyelesaian yang jelas," ujarnya.
Padahal, secara historis JGU masih mampu menghasilkan laba dan dividen. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, melainkan kualitas tata kelola dan kemampuan mengubah laba akuntansi menjadi arus kas.
Komisi C meminta manajemen JGU segera menyusun recovery plan pembayaran dividen terutang. Rencana tersebut harus dilengkapi jadwal pembayaran, sumber dana, dan pertanggungjawaban yang terukur.
Sorotan Komisi C bahkan berlanjut pada kepemimpinan perusahaan. Dengan mempertimbangkan masa jabatan Direktur Utama JGU yang telah menjalani dua periode, Komisi C mengusulkan agar tidak dilakukan perpanjangan jabatan.
"Komisi C mengusulkan agar Direktur Utama JGU tidak dilakukan perpanjangan dan dilakukan penggantian melalui mekanisme pengangkatan Direksi yang berlaku," ungkapnya.
Baca juga: Belanja Modal Hanya 6,1 Persen, Fraksi PDIP Pertanyakan Arah APBD Jatim 2027
Usulan itu mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengatur masa jabatan direksi paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali, dengan pengecualian tertentu untuk pengangkatan ketiga. Komisi C menilai Direktur Utama JGU tidak memenuhi persyaratan pengecualian untuk menjalani periode ketiga.
Tak berhenti pada pergantian pimpinan, Komisi C juga mendorong restrukturisasi menyeluruh terhadap JGU agar kembali menjalankan fungsi sebagai strategic holding.
Perusahaan induk tersebut harus berfokus pada pengelolaan portofolio, optimalisasi aset, pengendalian anak perusahaan, dan penciptaan nilai ekonomi bagi Pemprov Jatim.
Komisi C menilai JGU tidak seharusnya terlalu banyak menjalankan kegiatan operasional yang beririsan dengan anak perusahaan. Pembagian fungsi harus diperjelas, termasuk menghilangkan tumpang tindih kegiatan usaha dengan PT Puspa Agro.
Untuk anak perusahaan PT Jatim Prasarana Utama (JPU), Komisi C mengusulkan agar tidak lagi dipertahankan sebagai entitas terpisah dan dilakukan penggabungan atau peleburan secara bertahap ke dalam PT JGU.
Langkah tersebut harus didahului kajian hukum, keuangan, perpajakan, serta audit menyeluruh terhadap aset, utang, piutang, kontrak, dan kewajiban perusahaan. Penyelesaian hak karyawan dan pertanggungjawaban direksi juga harus dipastikan agar restrukturisasi tidak menimbulkan beban baru bagi daerah.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Misi Dagang Tak Sekadar Seremonial, Ekspor Turun 7,25 Persen
Sementara itu, PT Pratama Jatim Lestari (PJL) didorong mempercepat pengembangan usaha dengan membuka peluang masuknya investor baru. Kerja sama dengan investor sebelumnya dinilai belum menunjukkan realisasi dan kinerja sesuai harapan.
Apabila investor lama justru menjadi penghambat, Komisi C merekomendasikan agar hubungan kerja sama segera diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku, termasuk kemungkinan pengakhiran atau pengalihan hak investasi apabila dimungkinkan secara hukum.
Adapun PT Puspa Agro diarahkan bertransformasi menjadi Jatim Food and Logistics Hub. Perusahaan ini harus difokuskan pada perdagangan dan logistik pangan melalui optimalisasi aset, peningkatan efisiensi, serta pembenahan sumber daya manusia.
Komisi C juga meminta indikator kinerja JGU tidak hanya berorientasi pada laba akuntansi. Pengukuran kinerja harus mencakup tingkat pengembalian aset (ROA), arus kas, kemampuan membayar kewajiban, dan kontribusi dividen.
Pembenahan tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMD tidak sekadar menjadi entitas bisnis milik pemerintah daerah, tetapi benar-benar mampu mengoptimalkan aset dan memberikan pemasukan nyata bagi kas daerah.
Editor : Setiadi