Surabaya, Lingkaran.net Puluhan kontraktor swasta di Jawa Timur mendadak kelimpungan. Proyek pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nilai fantastis Rp171 miliar yang mereka kerjakan, kini diduga bodong.
Lebih parah lagi, pekerjaan sudah rampung, tapi pembayaran tak kunjung cair. Hal ini terungkap saat forum pengembang mengadu ke Komisi E DPRD Jawa Timur. Legislator PKS yang juga anggota Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jatim untuk dimintai klarifikasi.
Baca juga: DPRD Jatim Apresiasi Mudik Gratis Khofifah, Sri Wahyuni Ingatkan Keamanan Rumah Pemudik
“SPK-nya jelas, bahkan bisa dijadikan jaminan ke Bank Jatim. Tapi setelah ditelusuri, program ini disebut tidak tercatat di pusat. Bahkan oleh Inspektorat Kemendikbud, proyek ini dinyatakan bodong,” ungkap Puguh, usai pertemuan dengan para kontraktor, Rabu (9/4), di Ruang Komisi E DPRD Jatim.
Proyek senyap ini mencakup 67 SMK di berbagai kabupaten/kota seperti Malang, Probolinggo, Gresik, hingga Sumenep, dan melibatkan 54 pengembang. Anehnya, seluruh proses administrasi—termasuk penandatanganan dokumen—dilakukan resmi di kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Malang. Inilah yang membuat para kontraktor percaya bahwa proyek ini legal.
Baca juga: Pansus BUMD DPRD Jatim Perketat Penajaman Kinerja Perbankan Daerah
“Mereka berani ambil pinjaman ke bank karena merasa proyek ini resmi. Tapi sekarang, tak ada satu pun dokumen proyek yang bisa dicairkan. Ini bisa jadi penipuan berskala besar,” tegas Puguh.
Tak tinggal diam, DPRD Jatim melalui Komisi E akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk menyelidiki lebih lanjut. “Kami ingin tahu siapa yang bermain dalam kasus ini. Kalau ini proyek pusat, Dinas Pendidikan pasti tahu. Kalau tidak tahu, justru lebih gawat lagi,” sindirnya.
Baca juga: 1.500 Paket Takjil DPRD Jatim Ludes Diserbu Warga Surabaya Meski Diguyur Hujan
Lebih lanjut, Puguh menyerukan pentingnya kewaspadaan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintahan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Negara tidak boleh kalah dengan mafia proyek. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi