Surabaya, Lingkaran.net Puluhan kontraktor swasta di Jawa Timur mendadak kelimpungan. Proyek pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nilai fantastis Rp171 miliar yang mereka kerjakan, kini diduga bodong.
Lebih parah lagi, pekerjaan sudah rampung, tapi pembayaran tak kunjung cair. Hal ini terungkap saat forum pengembang mengadu ke Komisi E DPRD Jawa Timur. Legislator PKS yang juga anggota Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jatim untuk dimintai klarifikasi.
Baca juga: Impor Sapi Dibuka, DPRD Jatim: Jangan Sampai Harga Sapi Lokal Anjlok!
SPK-nya jelas, bahkan bisa dijadikan jaminan ke Bank Jatim. Tapi setelah ditelusuri, program ini disebut tidak tercatat di pusat. Bahkan oleh Inspektorat Kemendikbud, proyek ini dinyatakan bodong, ungkap Puguh, usai pertemuan dengan para kontraktor, Rabu (9/4), di Ruang Komisi E DPRD Jatim.
Proyek senyap ini mencakup 67 SMK di berbagai kabupaten/kota seperti Malang, Probolinggo, Gresik, hingga Sumenep, dan melibatkan 54 pengembang. Anehnya, seluruh proses administrasitermasuk penandatanganan dokumendilakukan resmi di kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Malang. Inilah yang membuat para kontraktor percaya bahwa proyek ini legal.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Orkestrasi Lintas OPD di Program Nawa Bhakti Satya
Mereka berani ambil pinjaman ke bank karena merasa proyek ini resmi. Tapi sekarang, tak ada satu pun dokumen proyek yang bisa dicairkan. Ini bisa jadi penipuan berskala besar, tegas Puguh.
Tak tinggal diam, DPRD Jatim melalui Komisi E akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk menyelidiki lebih lanjut. Kami ingin tahu siapa yang bermain dalam kasus ini. Kalau ini proyek pusat, Dinas Pendidikan pasti tahu. Kalau tidak tahu, justru lebih gawat lagi, sindirnya.
Baca juga: KPK Kaget Saat Mathur Husyairi Ungkap Korupsi Dana Hibah, Apa Itu
Lebih lanjut, Puguh menyerukan pentingnya kewaspadaan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintahan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Negara tidak boleh kalah dengan mafia proyek. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi