Lingkaran.net - DPD Partai Golkar Kota Surabaya bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI yang bakal menjadi ajang penentuan nakhoda partai berlambang pohon beringin untuk periode 2025-2030.
Gelaran penting ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2025 di Hotel Windham, Jalan Basuki Rahmat Surabaya.
Untuk menjaring sosok yang akan menjadi ketua Partai Golkar, panitia Steering Committee membuka pendaftaran bakal calon ketua mulai 5 Agustus hingga ditutup pada 10 Agustus 2025.
Ketua Steering Committee Musda XI, drs. Asrofi, menyampaikan bahwa Musda kali ini memiliki nilai historis dan strategis bagi masa depan Partai Golkar di Surabaya.
Ia menyebut tanggal pembukaan pendaftaran, yakni 5 Agustus, dipilih dengan pertimbangan nilai filosofis yang dalam.
“Tanggal 5 itu sesuai dengan rukun Islam yang lima, kita berharap proses rekrutmen ini mendapat berkah dari Allah SWT dan membawa kejayaan bagi Partai Golkar,” ujar Asrofi dalam konferensi pers di kantor Golkar Jl.Adityawarman Selasa (5/8/2025).
Proses penjaringan calon ketua mengikuti petunjuk pelaksanaan Musda sebagaimana tertuang dalam Juklak 02 tentang Musyawarah Daerah. Ada sembilan syarat utama yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua.
Di antaranya adalah pernah menjadi pengurus Golkar atau hasta karya minimal lima tahun, berpendidikan minimal S1, aktif sebagai kader selama lima tahun terakhir tanpa pernah berpindah ke partai lain, memiliki sertifikat kaderisasi, hingga memiliki integritas dalam bentuk prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
Syarat lain termasuk tidak pernah terlibat dalam sejarah kelam G30S/PKI, serta memiliki kesiapan bekerja kolektif di dalam tubuh partai.
Tak kalah penting, setiap bakal calon harus mengantongi minimal 30 persen dukungan dari total 37 pemegang hak suara di Musda.
Pemilik suara tersebut terdiri dari unsur DPD Provinsi, DPD Kota, Dewan Pertimbangan, organisasi pendiri dan yang didirikan, serta 31 Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kota Surabaya.
Namun, jika ada tokoh potensial yang dinilai layak memimpin namun belum memenuhi salah satu syarat administratif, mereka masih bisa maju apabila memperoleh rekomendasi khusus dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Meski demikian, Asrofi menekankan bahwa Partai Golkar bukan partai dinasti atau monarki.
“Golkar ini partai terbuka dan demokratis. Suksesi kepemimpinan tidak diwariskan, tapi diputuskan melalui musyawarah,” ujarnya.
Bahkan, sejak dulu, belum pernah ada Ketua DPD Golkar Surabaya yang menjabat dua periode secara berturut-turut, sebuah tradisi yang memperkuat semangat regenerasi.
Selain pemilihan ketua baru, Musda XI juga akan membahas dua agenda penting lainnya yakni evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus 2020-2025 dan penyusunan program kerja lima tahun ke depan.
Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dan anggota DPR RI Dapil 1 Jatim, Adies Kadir.
Editor : Zaki Zubaidi