Lingkaran.net - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara Jawa Timur menyatakan refleksi dan harapan keberpihakan arah kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Helvin Rosianda, menilai arah kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir menunjukkan kecenderungan memperluas peran militer di ranah sipil. Menurutnya, hal itu menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi dan ruang hidup rakyat.
“Kami prihatin melihat ekspansi kekuatan militer di tengah masyarakat. Demokrasi yang dibangun sejak Reformasi kini terancam oleh kebijakan yang justru menggerus hak-hak sipil,” ujar Helvin dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
BEM Nusantara Jatim juga menyoroti rencana pembebasan 50 hektare lahan di Desa Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, yang akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP). Menurutnya Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek soial-ekonomi bagi warga yang mendiami kawasan tersebut.
“Para petani dan pedagang kecil di Kaligentong hidup dalam ketakutan. Kompensasi yang dijanjikan pun belum jelas, bahkan belum ada proses ganti rugi yang adil,” tegas Helvin.
Helvin menegaskan, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum refleksi dan koreksi kebijakan, bukan justru memperkuat militerisasi.
“Ruang demokrasi makin sempit, suara rakyat makin dibungkam. Kami akan terus melawan setiap bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi sejati yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, BEM Nusantara Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan petani untuk bersatu memperjuangkan hak atas ruang hidup dan menegakkan demokrasi yang berkeadilan.
“Dengarkan suara kami. Hentikan militerisasi, kembalikan tanah kepada rakyat, dan hormati demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” kata Helvin menutup seruannya.
Editor : Trisna Eka Aditya