Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.
Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Kepala Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan sejak dini mengingat pola bencana yang tidak merata di Indonesia. Ia mencontohkan, saat sejumlah daerah masih dilanda banjir, wilayah lain justru mulai menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
“Karena luasnya wilayah, bukan sesuatu yang berlebihan jika hari ini BNPB bersama Pemprov Jatim meningkatkan kesiapan menghadapi musim kemarau atau kekeringan,” ujarnya.
Sejumlah langkah strategis pun disepakati. Pertama, penguatan satuan tugas darat (Satgas Darat) untuk penanganan kebakaran sejak dini.
Pemprov Jatim akan segera menggelar apel kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk memastikan kelengkapan peralatan pendukung.
Kedua, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur serta distribusi air dari sumber terdekat guna mengantisipasi kekeringan.
Ketiga, opsi operasi modifikasi cuaca juga disiapkan untuk mengisi embung dan cadangan air.
Bahkan, sumber air alternatif seperti kolam renang turut dipertimbangkan dalam kondisi darurat kebakaran.
“Ini bukan sekadar bercanda, tapi realitas di lapangan. Jika terjadi kebakaran, sumber air bisa diambil dari mana saja, termasuk kolam renang,” jelasnya.
Keempat, penyiagaan helikopter water bombing menjadi perhatian penting. Hal ini berkaca pada pengalaman kebakaran besar pada 2023 di kawasan Gunung Arjuno dan Gunung Bromo, di mana keterlambatan mobilisasi pesawat pemadam memperparah kondisi di lapangan.
Suharyanto menyebut, jika eskalasi cuaca meningkat, BNPB akan menyiagakan helikopter water bombing di pangkalan strategis seperti Lanud Iswahyudi atau Bandara Juanda.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan tingkat kerawanan tinggi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur.
Karena itu, Suharyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana.
“Penanganan kekeringan dan kebakaran ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus kolaborasi dari tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintah pusat,” tegasnya.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemprov Jatim dan BNPB berharap dampak kekeringan dan karhutla dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjaga stabilitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Editor : Setiadi