x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Daerah Tercekik Efisiensi, Indra Widya Agustina Desak Pemprov Jatim Bantu Desa

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah kabupaten hingga desa semakin berharap pada dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka saat reses Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Indra Widya Agustina, di lima kabupaten. 

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, aspirasi masyarakat di Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi relatif memiliki kesamaan. Persoalan infrastruktur masih mendominasi kebutuhan warga, mulai dari penerangan jalan lingkungan, balai dusun, hingga sarana-prasarana olahraga. 

Namun, ia menemukan persoalan lain yang perlu segera mendapat perhatian, yakni sejumlah kebutuhan masyarakat diduga belum tersedia dalam menu atau kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim. 

"Permintaan masyarakat di lima kabupaten itu hampir sama. Yang mendominasi memang infrastruktur. Saya berharap usulan-usulan yang belum masuk dalam kamus Pokir bisa ditambahkan, sehingga aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan," ujar Indra, Minggu (22/11/2026). 

Ia mencontohkan usulan penerangan jalan umum (PJU) jalan lingkungan. Menurutnya, pilihan PJU untuk jalan provinsi tampaknya sudah tersedia, tetapi untuk jalan lingkungan masih perlu ditelusuri lebih lanjut. 

Selain itu, ada pula kebutuhan pembangunan balai dusun, sarana-prasarana olahraga, hingga gedung kegiatan belajar paket yang menurut pengamatannya belum tercantum dalam kamus Pokir. 

"Kalau PJU jalan provinsi sepertinya sudah ada. Tetapi, untuk PJU jalan lingkungan ini sepertinya belum. Begitu juga balai dusun, sarana-prasarana olahraga, dan gedung kegiatan belajar paket. Ini perlu dilihat kembali agar bisa dimasukkan sebagai tambahan menu Pokir," jelasnya. 

Indra mengingatkan, keterbatasan pilihan dalam kamus Pokir pernah menyebabkan usulan masyarakat tidak bisa direalisasikan. Ia tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi sehingga aspirasi yang sebenarnya dibutuhkan warga justru terhenti karena persoalan administrasi. 

"Pengalaman sebelumnya, ada usulan masyarakat yang tidak bisa terealisasi karena tidak ada dalam kamus. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang. Kalau memang masyarakat membutuhkan dan usulannya belum tersedia, saya berharap bisa diusulkan untuk ditambahkan," tegasnya. 

Desa Berharap Dukungan Anggaran Provinsi

Lebih jauh, Indra menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah kabupaten, terutama pemerintah desa dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. 

Akibatnya, pemerintah daerah dan desa semakin berharap adanya dukungan program dari Pemprov Jatim untuk meringankan beban pembiayaan pembangunan di wilayah masing-masing. 

"Dengan kondisi fiskal sekarang yang juga mengalami berbagai efisiensi, anggaran mereka sangat terbatas. Pemerintah kabupaten, lebih khusus lagi pemerintah desa, sangat berharap kepada kami yang ada di provinsi supaya bisa memberikan dukungan dan meringankan beban mereka di daerah," ungkapnya. 

Menurut Indra, dukungan anggaran provinsi menjadi semakin penting karena sejumlah kebutuhan masyarakat tidak bisa sepenuhnya ditopang melalui kemampuan keuangan kabupaten maupun desa. 

Karena itu, ia berharap aspirasi yang dihimpun selama reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar diperjuangkan agar bisa masuk dalam perencanaan program pembangunan Pemprov Jatim. 

"Saya sangat berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini betul-betul bisa terealisasi. Karena memang sangat dibutuhkan dan diperlukan. Dengan keterbatasan anggaran serta pemangkasan yang dialami daerah, mereka sangat berharap dan bergantung pada program-program dari provinsi," tandasnya. 

Alsintan hingga Sumur Bor Jadi Kebutuhan Warga

Selain infrastruktur lingkungan, Indra menyebut masyarakat di lima kabupaten Dapil IX juga banyak mengusulkan bantuan untuk mendukung sektor pertanian dan ekonomi produktif. 

Beberapa di antaranya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit atau benih alpukat, kelapa, dan kopi, serta bantuan pengembangan budidaya ikan lele. 

Usulan lainnya meliputi pembangunan paving dan rabat jalan lingkungan, jalan usaha tani (JUT), hingga bantuan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan lahan pertanian. 

"Kalau yang sudah ada dalam kamus Pokir, masyarakat banyak meminta bantuan alsintan, bibit alpukat, kelapa, kopi, kemudian ternak ikan lele, paving atau rabat jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan sumur bor," paparnya. 

Khusus sumur bor, kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, tetapi juga menunjang produktivitas pertanian. 

"Ada sumur bor yang dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat, ada juga yang diperlukan di lingkungan pertanian untuk mengairi sawah maupun ladang. Jadi, kebutuhan air ini juga menjadi aspirasi penting yang perlu diperhatikan," pungkasnya.

Artikel Terbaru
Minggu, 22 Nov 2026 13:58 WIB | Umum

PWNU Jatim Nonaktifkan MS Usai Terseret Kasus Korupsi KBS, Tegaskan Bukan Urusan Organisasi

Lingkaran.net - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah tegas menyikapi penetapan MS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ...
Sabtu, 21 Nov 2026 20:05 WIB | Politik & Pemerintahan

Gus Halim Kritik Politik Pencitraan, PKB Jatim Ajak Kader Kembali ke Substansi Perjuangan

Lingkaran.net - Partai politik jangan hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Partai juga harus menjadi ruang pertarungan ...
Jumat, 20 Nov 2026 16:55 WIB | Hype

Badak Jawa Mau Dipindah ke Alas Purwo, Pakar UB Ungkap Risiko Kematian

Lingkaran.net - Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, ...