Lingkaran.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perombakan birokrasi dengan melantik 78 pejabat di lingkungan pemkot, Kamis (2/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan kinerja sekaligus penguatan struktur organisasi pemerintahan.
Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling tersebut mencakup tujuh pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rotasi jabatan kali ini bukan sekadar penyegaran rutin, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di tengah sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna tugas.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan jabatan juga diarahkan untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat peran mentor di dalam birokrasi. Menurutnya, tantangan pembangunan kota menuntut kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa loyalitas aparatur sipil negara harus sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Dalam arahannya, Eri mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berdampak nyata hingga ke tingkat bawah. Ia meminta seluruh jajaran memastikan tidak ada persoalan mendasar warga yang terabaikan, mulai dari kemiskinan hingga stunting.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” katanya.
Eri juga menyoroti pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia mengingatkan agar aparatur tidak terjebak pada pendekatan administratif semata tanpa menghasilkan capaian konkret.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam proses pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih berhati-hati dengan tidak langsung menetapkan pejabat definitif untuk seluruh posisi. Sejumlah jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya,” ucapnya.
Evaluasi kinerja, lanjut Eri, akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan dievaluasi dan berpotensi diganti.
Seiring dengan rotasi ini, Pemkot Surabaya juga menargetkan percepatan berbagai program prioritas mulai 7 April, seperti penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut akan ditopang dengan sistem satu data yang akurat.
Eri meminta camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian persoalan warga maksimal satu minggu.
“Tidak ada lagi alasan keterlambatan. Program ini sudah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rotasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Surabaya tengah mendorong akselerasi kinerja birokrasi berbasis hasil, dengan orientasi utama pada pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Editor : Setiadi