Lingkaran.net - Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 mendapat lampu hijau untuk dibahas lebih lanjut. Meski begitu, sejumlah catatan penting muncul, termasuk 13 indikator kinerja yang belum mencapai target.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, M. Yasin, menegaskan bahwa secara prinsip laporan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih mendalam di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim.
“Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur terkait LKPj 2025 layak untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Yasin saat ditemui usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (6/4/2026).
Tahap berikutnya, Pansus DPRD Jatim akan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan ini difokuskan untuk mengurai sejumlah indikator yang belum tercapai.
Yasin mengungkapkan, terdapat 13 indikator kinerja yang belum memenuhi target. Namun ia memastikan, setiap indikator tersebut memiliki alasan dan faktor penyebab yang akan dijelaskan secara rinci dalam forum Pansus.
“Semua ada reasoning-nya, semua ada penyebabnya kenapa belum tercapai. Nanti akan kita sampaikan di Pansus,” tegasnya.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Yasin menjelaskan bahwa belum tercapainya target IKLH salah satunya dipengaruhi perubahan metode pengukuran.
Jika sebelumnya parameter pengukuran menggunakan partikel debu berukuran 10 mikron, kini standar baru mengacu pada partikel yang lebih kecil, yakni 2,5 mikron (PM2.5). Perubahan regulasi ini membuat daerah perlu melakukan penyesuaian.
“Kita belum siap dengan indikator terbaru itu, karena sebelumnya masih menggunakan indikator lama. Ternyata peraturannya berubah, maka ke depan akan kita sesuaikan,” jelasnya.
Meski belum memenuhi target, Yasin menegaskan bahwa capaian IKLH Jawa Timur tetap menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, realisasi IKLH mencapai 73,43 atau meningkat 2,2 poin dibanding tahun 2024 yang berada di angka 71,23.
Bahkan, capaian tersebut disebut lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi besar lainnya seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Artinya peningkatannya sangat signifikan, bahkan ini yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus DPRD Jatim, Adam Rusydi, sebelumnya menyampaikan bahwa hanya terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum memenuhi target, yakni IKLH dengan realisasi 73,43 dari target 74,00–74,17.
Meski belum menyentuh target, tren kenaikan tersebut dinilai sebagai sinyal positif bahwa kinerja lingkungan di Jawa Timur terus membaik.
Editor : Setiadi