Lingkaran.net - Ancaman krisis air bersih akibat perubahan iklim mulai menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Melalui forum Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada 5-7 Juni 2026, para legislator menegaskan pentingnya langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang semakin nyata.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa anggota legislatif dituntut terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang cepat, mulai dari persoalan sosial, politik, pemerintahan hingga ancaman lingkungan.
Menurutnya, Bimtek menjadi ruang strategis untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Anggota lama maupun baru harus terus meng-upgrade diri karena perkembangan sosial, politik, dan pemerintahan berlangsung sangat dinamis. Melalui Bimtek ini, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan,” ujar Renny yang juga anggota Komisi E ini.
Ia menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar anggota DPRD mampu mengawal kebijakan daerah secara lebih efektif dan memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara maksimal.
“Dengan pemahaman yang semakin baik, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara maksimal dan mengawal kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, terutama wong cilik,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, isu perubahan iklim menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus. Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewanti Rumpoko, mengingatkan bahwa dampak pemanasan global kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mantan Wali Kota Batu itu menyoroti potensi krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau panjang dan cuaca ekstrem yang semakin sering melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur.
“Isu global warming harus bisa diantisipasi. Karena itu seluruh daerah perlu mempersiapkan langkah-langkah menghadapi dampak perubahan iklim sejak sekarang,” ujarnya.
Menurut Dewanti, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang paling rentan terganggu ketika kekeringan melanda. Karena itu, pemerintah daerah didorong segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan sumber-sumber air alternatif sebagai langkah antisipasi.
Ia menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim tidak boleh berhenti pada langkah tanggap darurat semata. Upaya penyelamatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Daerah rawan kemarau harus mulai menyiapkan sumber-sumber air yang memadai. Ketika musim kemarau berkepanjangan terjadi, masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan mendapatkan air,” tandas Dewanti.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim menjadi investasi penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis lingkungan yang diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan mitigasi yang tepat, risiko kekeringan dan krisis air bersih dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Editor : Setiadi