Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai ancang-ancang menghadapi kebutuhan anggaran Pemilu 2029. Tak ingin beban pembiayaan menumpuk di tahun pelaksanaan, Pemprov Jatim bersama DPRD sepakat menyiapkan Dana Cadangan Pemilu secara bertahap mulai 2027.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan, skema dana cadangan tersebut diperlukan untuk menjaga ruang fiskal daerah. Terlebih, kebutuhan penyelenggaraan dan pengamanan pesta demokrasi membutuhkan anggaran cukup besar.
“Kita cicil mulai tahun depan (2027), 2028, sampai 2029,” kata Adhy.
Menurutnya, penganggaran secara bertahap dinilai lebih aman dibandingkan membebankan seluruh kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Dengan begitu, APBD Jatim tetap memiliki ruang untuk membiayai program prioritas lainnya.
Berdasarkan kalkulasi awal, total Dana Cadangan Pemilu yang disiapkan mencapai sekitar Rp1 triliun. Besaran tersebut telah mempertimbangkan pengalaman pembiayaan pemilihan sebelumnya.
Pada 2024, Pemprov Jatim mengalokasikan sekitar Rp1,08 triliun untuk kebutuhan pemilihan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sisa anggaran cukup besar.
“Pada 2024 lalu kita mengalokasikan Rp1,08 triliun, dan ternyata pada pelaksanaannya masih menyisakan sisa lebih pembiayaan yang cukup banyak,” ungkapnya.
Evaluasi tersebut menjadi dasar Pemprov Jatim untuk menghitung kembali kebutuhan anggaran Pemilu 2029 agar lebih efektif dan efisien. Adhy menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas penyelenggaraan maupun aspek keamanan.
“Makanya untuk periode berikutnya kita evaluasi agar lebih efektif dan efisien, tetapi kualitas penyelenggaraannya tetap terjaga,” tegasnya.
Untuk mengejar target Rp1 triliun, Pemprov Jatim akan mengumpulkan dana secara bertahap. Pada 2027, pemerintah berencana mengalokasikan Rp250 miliar, kemudian Rp300 miliar pada 2028. Sementara kekurangannya akan dipenuhi hingga 2029.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu. Rincian pembagian anggaran untuk masing-masing lembaga masih akan dimatangkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilihan sebelumnya.
“Berapa untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, Kodam, dan pihak terkait lainnya akan kita rinci dari hasil evaluasi pemilihan yang lalu,” jelas Adhy.
Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mematangkan skema pembiayaan tersebut. Langkah ini diharapkan membuat kebutuhan anggaran Pemilu 2029 telah tersedia sejak jauh hari, tanpa memberikan tekanan besar terhadap APBD pada tahun pelaksanaan.
“Yang jelas, pembagiannya kita matangkan agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.
Editor : Setiadi