Lingkaran.net - Kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Hingga 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan melalui surat keputusan (SK) masing-masing daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dari 24 daerah tersebut, sebanyak 22 kabupaten telah mendapatkan dropping air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya,” kata Khofifah, Jumat (18/9/2026).
Menurut Khofifah, intervensi Pemprov Jatim dilakukan untuk memperkuat penanganan yang sudah berjalan di tingkat kabupaten/kota.
“Kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, dan melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota,” ujarnya.
Sebanyak 22 kabupaten yang telah menerima dropping air bersih yakni Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Namun, Pemprov Jatim menyadari dropping air hanya menjadi solusi jangka pendek. Pemerintah kini juga memburu sumber air permanen untuk mengantisipasi kekeringan berkepanjangan.
Salah satunya melalui pengeboran di sejumlah titik, termasuk di kawasan Pulau Madura yang menjadi salah satu wilayah dengan tantangan ketersediaan air.
Khofifah mengungkapkan, upaya mencari sumber air di Madura menghadapi tantangan geologi yang tidak mudah. Di sejumlah lokasi, pengeboran harus menembus lapisan batuan hingga kedalaman tertentu.
“Sebetulnya ini kan sedang ada Karya Bakti TNI skala besar se-Pulau Madura. Untuk bisa diidentifikasi, harus dibor dengan kedalaman tertentu dan itu juga harus dimaksimalkan,” katanya.
Bahkan, Khofifah menyebut ada satu titik pengeboran yang telah mencapai kedalaman 200 meter, namun sumber air belum ditemukan karena masih menembus lapisan batu.
“Tidak di Sampang, dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sumber air permanen tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemetaan dan kajian geologi diperlukan agar pengeboran dilakukan di lokasi yang memiliki potensi sumber air.
“Artinya, betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air,” tuturnya.
Selain mengebor sumber air baru, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan sumber air yang berada di lokasi lain untuk dialirkan ke wilayah yang membutuhkan.
Khofifah menyebut pendeteksian sumber air telah dilakukan di sejumlah tempat. Bahkan, terdapat sumber air yang secara teknis berpotensi dialirkan hingga belasan kilometer.
“Kalau dideteksi ada sumber-sumber air terdekat, itu bisa. Karena kita juga melakukan pendeteksian di banyak tempat di mana sumber air yang cukup, itu bisa ditarik sampai 17 kilometer,” jelasnya.
Upaya memperkuat cadangan air juga dilakukan melalui opsi pembangunan embung dan waduk. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan asesmen untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan memiliki potensi optimal.
Di tengah meluasnya kekeringan, Khofifah juga menyebut aspek spiritual menjadi salah satu perhatian masyarakat. Ia sempat mengusulkan pelaksanaan salat istisqa di sejumlah wilayah.
Namun, pelaksanaan salat meminta hujan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya petani yang saat ini memasuki masa panen tembakau.
“Jadi kita melihat situasi di lapangan, termasuk kondisi para petani yang sedang panen tembakau,” pungkas Khofifah.
Editor : Setiadi