Lingkaran.net - Kebijakan efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD Jawa Timur 2027 berdampak terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi D DPRD Jatim.
Pemangkasan terjadi di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur jalan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral (ESDM), hingga pengawasan pembangunan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Jatim. Sebab, pengurangan anggaran terjadi ketika kebutuhan pembangunan infrastruktur, penanganan lingkungan, serta pelayanan dasar masyarakat masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar.
Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, dalam laporan pembahasan RAPBD 2027 menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta program pembangunan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu OPD yang mengalami pengurangan anggaran cukup besar adalah Dinas ESDM Jatim. Pada 2027, OPD tersebut hanya mendapatkan pagu Rp46,51 miliar atau berkurang Rp14,82 miliar.
Padahal, sektor ESDM memiliki sejumlah pekerjaan penting, mulai dari peningkatan akses listrik masyarakat miskin hingga pengembangan energi terbarukan.
Komisi D bahkan menilai perencanaan anggarannya masih membutuhkan kejelasan mengenai ketepatan sasaran, pemerataan manfaat, dan dampak pembangunan.
Pemangkasan juga terjadi pada Dinas PU Bina Marga Jatim. Dalam RAPBD 2027, anggarannya sebesar Rp1,183 triliun, lebih rendah dibandingkan gabungan pagu awal dan perubahan 2026 yang mencapai Rp1,270 triliun.
Ironisnya, kebutuhan riil anggaran Dinas PU Bina Marga untuk 2027 diperkirakan mencapai Rp1,853 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan pendanaan sekitar Rp669,75 miliar dari kebutuhan yang disampaikan dinas tersebut.
Persoalan ini semakin krusial karena kondisi infrastruktur jalan dan jembatan membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Komisi D juga mencatat realisasi anggaran Bina Marga tahun 2026 baru mencapai 70,75 persen.
Tak hanya itu, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Jawa Timur juga menjadi sorotan. Komisi D mencatat porsinya masih berada di angka 30 persen, sementara ketentuan yang dirujuk dalam laporan mengamanatkan alokasi minimal 40 persen.
Pengurangan anggaran juga menyentuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim. Dalam RAPBD 2027, DLH mendapatkan pagu Rp50,86 miliar. Komisi D menyoroti penurunan alokasi tersebut di tengah persoalan pencemaran, persampahan, dan perubahan iklim yang membutuhkan penanganan serius.
Lebih memprihatinkan, struktur anggaran DLH 2027 dinilai masih didominasi belanja pegawai yang mencapai 71,8 persen, sedangkan belanja prioritas hanya 5,3 persen.
Sementara itu, realisasi anggaran DLH hingga 15 Oktober 2026 baru mencapai 50,09 persen. Bahkan, realisasi program persampahan baru 9,64 persen.
Komisi D meminta DLH mengevaluasi hambatan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengubah orientasi penganggaran agar lebih berfokus pada hasil nyata bagi lingkungan.
Pemangkasan cukup signifikan juga dialami Biro Administrasi Pembangunan. Dari anggaran Rp7,64 miliar pada 2026, pagunya dalam RAPBD 2027 turun menjadi Rp4,66 miliar.
Pengurangan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kapasitas monitoring dan evaluasi proyek pembangunan di Jawa Timur. Padahal, biro ini memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan lintas OPD.
Komisi D meminta Biro Administrasi Pembangunan tidak hanya menjadi lembaga yang mencatat realisasi anggaran, tetapi juga aktif mendeteksi keterlambatan proyek dan memberikan rekomendasi penyelesaian persoalan di lapangan.
Nasib serupa dialami Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Jatim. Pagu anggaran 2027 hanya Rp2,84 miliar, turun dari pagu tahun sebelumnya Rp6,43 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp3,58 miliar atau setara 55 persen.
Di tengah pemangkasan tersebut, Komisi D tetap meminta BPBJ menjaga kualitas proses pengadaan, meningkatkan pendampingan kepada OPD teknis, serta memastikan proses tender berlangsung transparan dan adil.
Efisiensi Jangan Sampai Mengorbankan Pembangunan
Martin Hamonangan menegaskan, keterbatasan ruang fiskal harus dijawab dengan penajaman prioritas, bukan sekadar memangkas anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Komisi D mengingatkan bahwa APBD 2027 menghadapi tekanan fiskal. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,407 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp27,423 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun.
Dalam situasi tersebut, Pemprov Jatim diminta lebih selektif menentukan program yang harus dipertahankan dan kegiatan yang masih bisa ditunda.
"Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar, ketahanan pangan, perlindungan kelompok rentan, dan program yang mendukung kesempatan kerja," kata Martin dalam laporannya.
Komisi D juga meminta pemerintah daerah menghindari belanja yang kurang produktif, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, dan pengadaan yang tidak mendesak.
Di sisi lain, sejumlah OPD justru masih memiliki persoalan rendahnya penyerapan anggaran. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, misalnya, mencatat realisasi anggaran 2026 baru 38,90 persen, meski pagu 2027 justru meningkat menjadi Rp215,87 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan Jawa Timur bukan semata-mata soal besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan OPD menerjemahkan alokasi dana menjadi pekerjaan nyata yang dirasakan masyarakat.
Komisi D berharap keterbatasan fiskal tidak membuat pembangunan kehilangan arah. Setiap pengurangan anggaran harus didasarkan pada evaluasi kebutuhan dan dampak program, bukan sekadar mengejar angka efisiensi.
Editor : Setiadi