Lingkaran.net - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menyoroti masih minimnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD Jatim 2027. Meski pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,546 triliun, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Demokrat mendesak optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, mulai dari sektor pajak, dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Miseri Efendy mengatakan APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen anggaran tahunan. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Pandangan Akhir Fraksi Demokrat terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026), Miseri memaparkan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp26,546 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD Rp17,687 triliun, pendapatan transfer Rp8,831 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar.
“Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disusun secara optimal dengan memperhatikan potensi daerah dan kapasitas fiskal yang tersedia,” jelas Miseri.
Namun, menurut politisi asal Ponorogo tersebut, besarnya postur anggaran harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara lebih maksimal.
Terlebih, belanja daerah direncanakan mencapai Rp27,637 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp1,091 triliun yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
“Besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan persoalan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Demokrat menilai, kontribusi PAD yang mencapai sekitar 66,6 persen dari total pendapatan daerah sebenarnya menunjukkan besarnya ketergantungan pembangunan terhadap kemampuan fiskal daerah sendiri.
Namun, pertumbuhan PAD yang hanya 0,2 persen menjadi sinyal bahwa upaya menggali potensi penerimaan masih perlu diperkuat.
“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong Pemprov Jatim tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak yang sudah berjalan. Optimalisasi pajak daerah harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kontribusi dividen BUMD dan pemanfaatan aset milik pemerintah yang selama ini belum memberikan nilai ekonomi maksimal.
Di sisi belanja, Demokrat juga mengingatkan agar APBD 2027 lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi produktif harus menjadi prioritas.
Menurut Miseri, belanja pemerintah harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, membuka peluang usaha, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan harapan pelaksanaannya mampu memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Setiadi