x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak UMK 2027 Berpihak ke Buruh

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada buruh.

Selain memperhatikan kebutuhan hidup layak, kebijakan pengupahan juga harus mampu mengurangi kesenjangan upah antardaerah yang saat ini selisihnya mencapai sekitar Rp2,8 juta antara Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan penetapan UMK 2027 harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja di Jawa Timur.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penyesuaian nominal gaji. Lebih dari itu, upah minimum harus mampu menjamin pekerja dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

"Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya," tegas Renny.

Ia menilai kebutuhan hidup layak harus menjadi pertimbangan substantif dalam penetapan UMK 2027, bukan sekadar pelengkap dalam proses penghitungan upah.

Apalagi, tekanan biaya hidup terus meningkat, mulai dari harga bahan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan hingga kesehatan. Kondisi tersebut membuat pekerja membutuhkan penyesuaian upah yang mampu menjaga daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah," ujarnya.

Renny juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Padahal, sejumlah kabupaten/kota mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sepanjang 2025.

Di antaranya Kabupaten Pacitan sebesar 6,35 persen, Kabupaten Malang 5,92 persen, Tulungagung 5,75 persen, Banyuwangi 5,65 persen, Kabupaten Pasuruan 5,66 persen, dan Sidoarjo 5,63 persen.

Sementara itu, Tuban mencatat pertumbuhan 4,23 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Gresik 4,91 persen.

"Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan," tandasnya.

Menurut Renny, pemerintah perlu memastikan formula penyesuaian upah tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Selain persoalan daya beli, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga menyoroti kesenjangan besaran UMK antardaerah yang masih cukup tinggi.

Renny menyebut karakteristik ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur memang berbeda. Kawasan industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki struktur ekonomi serta aktivitas industri yang berbeda dibandingkan daerah yang lebih banyak mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.

Namun, perbedaan karakteristik ekonomi tersebut jangan sampai membuat kesenjangan kesejahteraan pekerja semakin melebar.
Sebagai gambaran, UMK 2026 Kota Surabaya mencapai Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo hanya Rp2.483.962. Terdapat selisih sekitar Rp2,8 juta antara kedua daerah tersebut.

"Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan," ungkapnya.

Ia menegaskan, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, kenaikan upah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

"Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur," pungkas Renny.

Artikel Terbaru
Minggu, 22 Nov 2026 13:58 WIB | Umum

PWNU Jatim Nonaktifkan MS Usai Terseret Kasus Korupsi KBS, Tegaskan Bukan Urusan Organisasi

Lingkaran.net - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah tegas menyikapi penetapan MS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ...
Sabtu, 21 Nov 2026 20:05 WIB | Politik & Pemerintahan

Gus Halim Kritik Politik Pencitraan, PKB Jatim Ajak Kader Kembali ke Substansi Perjuangan

Lingkaran.net - Partai politik jangan hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Partai juga harus menjadi ruang pertarungan ...
Jumat, 20 Nov 2026 16:55 WIB | Hype

Badak Jawa Mau Dipindah ke Alas Purwo, Pakar UB Ungkap Risiko Kematian

Lingkaran.net - Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, ...