Lingkaran.net - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah tegas menyikapi penetapan MS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS).
MS yang menjabat sebagai A’wan PWNU Jatim akan dinonaktifkan sementara hingga ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga marwah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak terseret dalam perkara hukum yang menjerat salah satu pengurusnya.
PWNU Jatim juga menegaskan, kasus yang melibatkan MS merupakan persoalan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan, program, maupun institusi NU.
"Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya tahun 2025–2026 yang melibatkan salah satu pengacara berinisial MS adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi," demikian pernyataan PWNU Jatim dalam surat klarifikasi yang diumumkan di Surabaya, Minggu (22/11/2026).
Penegasan tersebut tertuang dalam surat klarifikasi Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026. Surat itu ditandatangani Rais Syuriah K.H. Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr K.H. Ahsanul Haq, Pelaksana Harian Ketua K.H.M. Balya Firjaun Barlaman, serta Sekretaris HM Faqih.
Dalam surat tersebut, PWNU Jatim menegaskan perkara yang disangkakan kepada MS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Organisasi tidak memiliki keterkaitan, baik dari aspek kebijakan, program, maupun kelembagaan.
Meski demikian, PWNU Jatim memutuskan menonaktifkan sementara MS dari jabatan A’wan PWNU Jatim sampai proses hukum memperoleh kepastian melalui putusan berkekuatan hukum tetap.
Keputusan itu disebut sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga kehormatan kelembagaan sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan selama proses hukum berlangsung.
PWNU Jatim juga mengimbau seluruh kader NU di Jawa Timur agar tidak berspekulasi, menghakimi, ataupun memperkeruh persoalan melalui media sosial. Penanganan perkara sepenuhnya diminta diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Organisasi berlambang bola dunia dan sembilan bintang tersebut turut menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
PWNU Jatim juga menegaskan penghormatan terhadap proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dugaan Aliran Dana Rp2,41 Miliar
Sebelumnya, MS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025–2026 bersama tiga orang lainnya.
Mereka masing-masing MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, NW selaku Direktur Operasional, serta EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
Dalam keterangannya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mencantumkan MS sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
MS diduga meminta biaya jasa pengacara sebesar Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebesar Rp500 juta.
Permintaan dana kembali disebut terjadi ketika pemeriksaan perkara berlangsung di Kejati Jatim.
Rinciannya, jasa pengacara sebesar Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Secara keseluruhan, PDTS KBS disebut mengeluarkan uang hingga Rp2,41 miliar terkait perkara tersebut.
Di sisi lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya turut menyoroti kasus yang menjerat MS. PCNU Surabaya menilai perkara tersebut memiliki kemiripan dengan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret Fahd A Rafiq.
Dalam pemeriksaan penyidik, Fahd disebut menyampaikan telah mengeluarkan dana Rp70 miliar untuk talangan Muktamar Ke-35 NU pada 27 Agustus 2026.
Padahal, Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026. PCNU Surabaya mempertanyakan relevansi dana yang disebut dikeluarkan pada hari pertama pelaksanaan muktamar tersebut.
Menurut PCNU Surabaya, dana yang diklaim sebagai talangan pada 27 Agustus 2026 itu tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan kebutuhan operasional muktamar, kecuali jika bersifat personal atau sensasional.
Editor : Setiadi