Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026. Mereka membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk di antaranya giant seawall di pantai utara Jawa.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam keterangannya usai pertemuan.
Baca juga: Perguruan Tinggi Diminta Bantu Pemerintah Daerah Selesaikan Masalah Pembangunan
Dalam pembangunan giant seawall, pemerintah tidak hanya berfokus pada perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyempurnakan master plan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya,” ujar Rosan.
Lebih lanjut, Rosan menegaskan bahwa proyek tersebut diharapkan mampu melahirkan kawasan ekonomi baru yang dapat menggerakkan aktivitas investasi dan pembangunan daerah. “Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant seawall ini,” lanjutnya.
Baca juga: Realisasi Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa. Setiap segmen, menurutnya, memiliki karakteristik wilayah dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.
Pemerintah pun telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas sebagai alternatif awal pelaksanaan pembangunan giant seawall. Meski demikian, Didit mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap setiap titik agar pelaksanaan proyek dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Baca juga: Giant Sea Wall Jadi Benteng Terakhir Pantura, DPRD Jatim: Tanpa Ini, Abrasi Makin Ganas
“Misalkan Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada subsegmennya, dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu ada, harus ada kolaborasi. Untuk timelinenya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini dihitung backward planning-nya berapa lama karena harus semua komponen dimasukkan,” katanya.
Melalui proyek strategis ini, pemerintah ingin memastikan bahwa perlindungan kawasan pesisir berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Pantai Utara Jawa. (Sumber: BPMI Setpres)
Editor : Zaki Zubaidi