Lingkaran.net - Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang tengah dikaji pemerintah pusat mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Lamongan-Gresik, Samwil.
Politisi Partai Demokrat itu menilai proyek tersebut perlu dikaji secara serius sebagai langkah antisipasi ancaman kenaikan muka air laut yang berpotensi mengancam wilayah pesisir Jawa Timur.
Menurut Samwil, fenomena yang selama ini sering disebut sebagai penurunan daratan di kawasan pesisir sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ia menilai salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah terus meningkatnya permukaan air laut akibat perubahan iklim global.
"Kalau menurut saya, yang terjadi bukan semata-mata daratannya turun, tetapi lautnya yang terus naik. Banyak faktor penyebabnya, salah satunya mencairnya es di kawasan kutub yang menyebabkan permukaan laut meningkat dari tahun ke tahun," ujar Samwil saat ditemui usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (17/6/2026).
Ketua DPC Demokrat Gresik ini mencontohkan kondisi di Semarang yang saat ini menghadapi persoalan rob cukup serius. Menurutnya, sejumlah kawasan di kota tersebut telah mengalami perbedaan elevasi yang signifikan dengan permukaan laut sehingga membutuhkan sistem pompanisasi untuk mengendalikan genangan.
"Di Semarang itu sudah sangat terasa dampaknya. Air yang masuk ke daratan harus dipompa kembali ke laut. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan wilayah pesisir Jawa Timur seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo hingga Banyuwangi menghadapi persoalan serupa," katanya.
Samwil menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mengkaji proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir Indonesia.
Meski merupakan kader Partai Demokrat yang dipimpin AHY, Samwil menegaskan dukungannya terhadap kajian tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan faktor politik.
"Saya mendukung karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan wilayah pesisir. Bukan karena AHY Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi karena persoalan ini memang harus dicari solusinya," tegasnya.
Selain ancaman banjir rob, Samwil juga menyoroti dampak intrusi air laut yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir, termasuk kawasan Lamongan dan Gresik.
Menurutnya, masuknya air laut melalui aliran sungai dapat meningkatkan kadar garam di lahan pertanian dan tambak.
"Kalau air laut terus masuk ke daratan, tanah dan sumber air menjadi asin. Ini berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Padi tidak akan tumbuh optimal jika kadar garam dalam air dan tanah terlalu tinggi," ujarnya.
Ia menilai pembangunan tanggul laut nantinya juga harus disertai teknologi pendukung seperti bendungan gerak atau sistem pintu air yang mampu mengatur keluar masuknya air laut dan air sungai tanpa mengganggu aktivitas nelayan.
Menurut Samwil, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan air hujan. Selama ini, kata dia, sebagian besar air hujan langsung mengalir ke laut tanpa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan pertanian maupun cadangan air bersih.
"Air adalah kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai seluruh air hujan yang turun ke daratan langsung dibuang ke laut. Harus ada sistem yang bisa menampung dan memanfaatkannya untuk petani, petambak, maupun kebutuhan masyarakat," katanya.
Karena itu, Samwil meminta pemerintah segera menuntaskan kajian kelayakan atau feasibility study proyek Giant Sea Wall agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai manfaat, risiko, dan dampaknya.
"Saya tidak mengatakan harus dipercepat pembangunannya, tetapi kajiannya harus segera diselesaikan. Hasilnya perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik memahami fungsi dan tujuan pembangunan Giant Sea Wall ini," tuturnya.
Ia optimistis masyarakat akan mendukung proyek tersebut apabila terbukti memberikan manfaat besar bagi perlindungan wilayah pesisir, keselamatan warga, serta menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
"Kalau itu demi keselamatan masyarakat dan sudah melalui kajian yang komprehensif, saya yakin semua pihak akan mendukung. Ini bukan hanya soal perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga soal masa depan ketahanan pangan Indonesia," pungkasnya.
Editor : Setiadi