Lingkaran.net - Ada perubahan menarik dalam peta kekuatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jawa Timur. Haji Rofik, Ketua Fraksi PPP-PSI, tiba-tiba tidak lagi duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.
Posisi Rofik di Banggar digantikan Nurul Huda, anggota DPRD Jatim yang relatif baru. Sementara Rofik dipindahkan ke Badan Musyawarah (Banmus).
Baca juga: Komisi D DPRD Jatim: Raperda Transportasi Publik Jatim Harus Punya Sanksi Tegas
Perubahan tersebut resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (14/9/2026), melalui agenda Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2024–2029.
Rotasi ini menjadi sorotan karena selama ini kursi Banggar dikenal sebagai salah satu posisi strategis yang kerap ditempati pimpinan atau ketua fraksi.
Dengan perubahan tersebut, Rofik menjadi Ketua Fraksi yang tidak lagi tercatat sebagai anggota Banggar.
Yang juga menarik, kursi Banggar yang ditinggalkan Rofik justru diberikan kepada Nurul Huda. Pergeseran ini otomatis mengubah representasi Fraksi PPP-PSI dalam salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang berperan penting dalam pembahasan kebijakan fiskal dan anggaran Jawa Timur.
Banggar memiliki kewenangan strategis dalam memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD kepada gubernur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Banggar juga membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tidak hanya itu, Banggar terlibat dalam pembahasan Raperda APBD, Perubahan APBD hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan ini juga memberikan masukan dalam penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat.
Dengan demikian, perpindahan kursi tersebut bukan sekadar rotasi administratif. Ada perubahan posisi dalam arena pembahasan kebijakan anggaran yang menjadi salah satu jantung kerja DPRD.
Namun, belum ada penjelasan terbuka dari Fraksi PPP-PSI mengenai alasan khusus mengapa Rofik digeser dari Banggar dan digantikan Nurul Huda.
Baca juga: R-APBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, Hidayat: Jangan Cuma Kejar Pajak
Secara resmi, perubahan tersebut merupakan usulan fraksi dan telah diproses melalui mekanisme DPRD.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menjelaskan, perubahan komposisi AKD merupakan tindak lanjut surat resmi dari masing-masing fraksi.
“Ini menindaklanjuti surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 18 Agustus 2026 Nomor: 72/F-PAN/DPRD/JATIM/VIII/2026 perihal Perubahan AKD, dan surat dari Fraksi PPP-PSI tanggal 18 Agustus 2026 Nomor: 42/F-PPP-PSI/DPRD/JATIM/VIII/2026 perihal Perubahan AKD,” kata Deni saat memimpin rapat paripurna.
Menurut Deni, Badan Musyawarah sebelumnya telah menetapkan jadwal rapat paripurna perubahan AKD pada 31 Agustus 2026. Paripurna kemudian digelar untuk memenuhi ketentuan administrasi perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan.
Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro selanjutnya membacakan rancangan keputusan pimpinan DPRD beserta perubahan komposisi AKD.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta BUMD Diukur dengan ROE: Untung Saja Tak Cukup
Dalam lampiran keputusan tersebut, Nurul Huda resmi menggantikan Rofik sebagai anggota Banggar. Sedangkan Rofik masuk dalam komposisi Banmus.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Surabaya pada tanggal 14 September 2026,” kata Ali Kuncoro.
Selain Fraksi PPP-PSI, perubahan AKD juga dilakukan Fraksi PAN. Khusnul Aqib ditempatkan di Banmus menggantikan M Heri Romadhon. Sementara Heri dipindahkan menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Bagi Rofik, perpindahan ke Banmus sebenarnya tetap menempatkannya di ruang strategis DPRD. Banmus memiliki peran penting dalam menentukan agenda dan jadwal kegiatan DPRD.
Namun, hilangnya kursi Banggar tetap menjadi perubahan politik yang menarik. Sebab, Rofik tidak hanya kehilangan posisi di badan yang membahas APBD, tetapi kursi tersebut kini dipercayakan kepada kader muda Fraksi PPP-PSI.
Editor : Setiadi