Lingkaran.net - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti tekanan fiskal dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2027. Di tengah kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat justru turun sehingga ruang fiskal Jawa Timur dinilai perlu mendapat perhatian.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Jatim 2027 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).
Baca juga: Malang Raya dan Batas yang Tak Pernah Tegas: Siapa Menguasai Wilayah Perbatasan?
Dalam paparannya, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp26,407 triliun. Angka tersebut naik tipis Rp96,68 miliar atau 0,37 persen dibanding APBD Murni 2026.
Namun, jika dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp26,519 triliun, pendapatan 2027 justru turun sekitar Rp112,12 miliar atau 0,42 persen.
PKS juga mencermati PAD yang diproyeksikan mencapai Rp17,707 triliun. Nilai tersebut memang meningkat dibanding Perubahan APBD 2026, tetapi hanya sekitar Rp62,60 miliar.
Sebaliknya, pendapatan transfer turun sekitar Rp174,71 miliar.
“Di satu sisi, transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Di sisi lain, peningkatan PAD belum cukup besar untuk mengimbangi penurunan tersebut,” kata Lilik.
PKS juga menyoroti struktur PAD Jatim yang dinilai masih sangat bertumpu pada pajak daerah.
Dalam RAPBD 2027, pajak daerah ditargetkan mencapai Rp13,386 triliun, sedangkan retribusi daerah Rp3,147 triliun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp496,25 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp677,16 miliar.
"Hampir seluruh kenaikan PAD dibanding Perubahan APBD 2026 berasal dari pajak daerah. Sementara target retribusi justru turun sekitar Rp4,9 miliar," terangnya.
Kondisi tersebut dipertanyakan karena Pemprov Jatim dalam Nota Keuangan menyebut optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset idle sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan.
PKS meminta Pemprov Jatim menjelaskan strategi konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada pajak.
Anggaran Pendidikan Turun Rp249 Miliar. Sorotan lain diarahkan pada struktur belanja pelayanan dasar.
PKS mencatat total anggaran enam urusan wajib pelayanan dasar meningkat dari sekitar Rp15,881 triliun menjadi Rp16,388 triliun atau naik sekitar Rp506,74 miliar.
Namun kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata.
"Anggaran pendidikan justru turun Rp249,43 miliar, dari sekitar Rp8,615 triliun pada APBD 2026 menjadi Rp8,365 triliun dalam RAPBD 2027," bebernya.
Sementara anggaran kesehatan hanya naik sekitar Rp2,48 miliar atau 0,04 persen. Sebaliknya, anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melonjak sekitar Rp612,75 miliar atau 57,79 persen.
PKS meminta penjelasan mengenai penyebab turunnya anggaran pendidikan dan bagaimana Pemprov Jatim memastikan penyesuaian tersebut tidak mengurangi kualitas maupun pemerataan layanan pendidikan.
Aset Idle dan BUMD Ikut Disorot
Baca juga: Freddy Poernomo Bongkar Celah Mafia Tanah Incar Aset Pemerintah
PKS juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Lilik menilai aset milik Pemprov Jatim tidak semestinya hanya tercatat dalam neraca, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi PKS meminta Pemprov Jatim membuka data mengenai nilai total aset daerah, jumlah aset idle, lokasi, status pemanfaatan, hingga potensi pendapatan yang bisa dihasilkan.
“Bagi Fraksi PKS, aset daerah bukan sekadar angka dalam neraca pemerintah. Aset merupakan kekayaan publik,” tegasnya.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diminta dievaluasi berdasarkan modal yang telah ditanamkan pemerintah, tingkat pengembalian investasi, kontribusi terhadap PAD, serta manfaat ekonomi dan sosial.
Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RAPBD 2027 mencapai Rp496,25 miliar.
Bansos Anjlok Hampir 90 Persen
Salah satu catatan paling tajam PKS menyangkut belanja bantuan sosial.
Dalam RAPBD 2027, belanja bantuan sosial hanya dialokasikan sekitar Rp15,19 miliar, turun dari Rp149,99 miliar pada APBD Murni 2026.
Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp134,8 miliar atau 89,87 persen.
Di sisi lain, anggaran urusan sosial justru meningkat menjadi sekitar Rp490,58 miliar dari sebelumnya Rp472,89 miliar.
Baca juga: Menyelisik 411 Tanah Idle Jatim: Di Mana, Siapa Menguasai, Berapa Nilainya?
"PKS meminta Pemprov Jatim menjelaskan penyebab anjloknya alokasi bantuan sosial tersebut dan memastikan perubahan struktur belanja tidak mengurangi perlindungan bagi masyarakat miskin, rentan, penyandang disabilitas, maupun kelompok yang membutuhkan," terangnya.
Kekeringan hingga SiLPA Jadi Perhatian
Fraksi PKS juga meminta kejelasan strategi menghadapi bencana, terutama kekeringan.
Belanja Tidak Terduga (BTT) RAPBD 2027 dialokasikan sekitar Rp193,84 miliar.
Angka itu naik dibanding APBD Murni 2026, tetapi turun sekitar Rp215,76 miliar atau 52,68 persen dibanding Perubahan APBD 2026.
"PKS meminta penurunan tersebut didasarkan pada pemetaan risiko dan kebutuhan yang terukur, terlebih persoalan kekeringan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Jatim," ujar Lilik.
Sementara itu, defisit RAPBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,016 triliun, yang ditutup melalui pembiayaan netto. Salah satu sumber penerimaan pembiayaan berasal dari perkiraan SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
PKS mengingatkan SiLPA bukan pendapatan baru sehingga asumsi tersebut harus dihitung secara realistis agar tidak menimbulkan tekanan fiskal apabila realisasinya lebih rendah dari proyeksi.
Pada akhirnya, Fraksi PKS meminta agar setiap rupiah dalam APBD 2027 tidak berhenti pada angka penyerapan anggaran, tetapi dapat ditelusuri hingga output, outcome, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur.
Editor : Setiadi