Lingkaran.net - Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BUMD-BLUD) Jawa Timur mendapat apresiasi dari Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Erlangga Satriaagung.
Erlangga menilai langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membentuk biro yang secara khusus menangani BUMD merupakan angin segar bagi pengelolaan perusahaan milik daerah di Jatim.
Baca juga: PAN DPRD Jatim Minta ‘Cek Kesehatan’ BUMD hingga Anak-Cucunya
Menurutnya, kehadiran biro tersebut menjadi harapan yang akhirnya terwujud, setelah selama ini kebutuhan terhadap lembaga yang memiliki konsentrasi khusus mengelola dan mengoptimalkan BUMD terus mengemuka.
“Saya mengapresiasi langkah dari Ibu Gubernur. Ini langkah yang cepat dan tepat, menindaklanjuti rekomendasi Pansus BUMD kemarin. Ini menunjukkan keseriusan para pejabat di Pemerintah Provinsi untuk mempercepat optimalisasi BUMD ke depan,” kata Erlangga, Kamis (1/10/2026).
Penggemar batu akik ini berharap biro tersebut tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Menurutnya, pekerjaan pertama yang perlu dilakukan adalah memetakan seluruh kondisi BUMD di Jawa Timur secara menyeluruh.
Mulai dari kondisi perusahaan, kinerja bisnis, potensi pengembangan hingga persoalan yang selama ini menghambat optimalisasi BUMD perlu dipetakan.
“Kalau saya berharap langkah awal Biro BUMD ini melakukan pemetaan perusahaan yang eksisting, lalu melakukan evaluasi, sudah optimal atau belum. Kalau belum, apa sebabnya harus dicari solusinya. Yang belum optimal dijaga dan dikembangkan bisnisnya,” ujarnya.
Aset BUMD Harus Dipetakan
Baca juga: Fraksi Gerindra Ingatkan Biro BUMD-BLUD Jatim Jangan Cuma Tambah Meja Birokrasi
Erlangga juga menyoroti persoalan aset BUMD yang hingga kini masih membutuhkan penanganan lebih jelas. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi bagian dari pemetaan menyeluruh terhadap kondisi perusahaan daerah.
Terlebih, tidak seluruh BUMD memiliki aset inbreng dengan karakteristik dan nilai yang sama. Karena itu, diperlukan pemetaan agar keberadaan aset, status serta pemanfaatannya dapat diketahui secara jelas.
“Aset-aset inbreng ini kan tidak semua BUMD punya. Maka yang harus dilakukan pemetaan, ini bagian dari pemetaan BUMD itu tadi. Terutama aset yang besar yang dimiliki beberapa BUMD,” ungkapnya.
Erlangga menilai keberadaan biro khusus BUMD juga dapat membuat penanganan perusahaan daerah menjadi lebih fokus. Sebab, ada perangkat daerah yang secara khusus memiliki tugas untuk mengawal persoalan BUMD.
Baca juga: Golkar DPRD Jatim Sambut Terbentuknya Biro Pengelolaan BUMD-BLUD
“Saya rasa akan lebih cepat. Kan ada yang menangani BUMD, dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat. Kalau secara struktur, saya yakin ini akan diisi oleh SDM yang sesuai,” katanya.
Ia pun berharap biro baru tersebut diisi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memahami karakter bisnis BUMD, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Meski demikian, Erlangga mengaku hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi terkait keberadaan biro yang secara khusus menangani BUMD tersebut.
“Belum ada yang memberi tahu sih, cuma selentingan sudah ada keseriusan,” pungkasnya.
Editor : Setiadi