Lingkaran.net - Pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur diharapkan mengutamakan kompetensi dan profesionalisme, bukan sekadar kedekatan politik atau kepentingan tim sukses.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa jabatan strategis tersebut harus diisi figur yang memiliki kapasitas, memahami tata kelola usaha, serta mampu mendorong peningkatan kinerja BUMD dan kualitas pelayanan BLUD.
Menurutnya, biro yang menangani pengelolaan BUMD dan BLUD memiliki tanggung jawab penting. Karena itu, pejabat yang ditunjuk harus mampu memberikan progres nyata bagi perusahaan milik daerah dan unit layanan publik, bukan justru menambah beban organisasi.
“Harapan kami, Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD ke depan ditangani orang-orang yang punya kapasitas dan profesional. Jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban, tetapi harus membawa progres yang baik,” ujar Musyafak saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026).
Ia menilai, penempatan pejabat pada posisi strategis harus didasarkan pada kemampuan menjalankan tugas dan mencapai target kinerja. Apalagi, BUMD memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan menyumbang pendapatan bagi Jawa Timur.
Musyafak juga mengingatkan agar pengisian jabatan tidak semata-mata dipandang sebagai ruang pembagian posisi bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kontestasi politik.
“Yang harus dikedepankan itu profesionalisme. Jabatan strategis seperti ini harus diisi orang yang memang mampu bekerja dan punya kapasitas. Jangan sampai hanya karena dianggap sebagai tim sukses, kemudian ditempatkan pada posisi tersebut,” tegasnya.
Menurut Musyafak, pengelolaan BUMD membutuhkan kepemimpinan yang memahami bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta strategi pengembangan usaha. Sementara itu, BLUD memerlukan pengelola yang mampu menjaga efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan karakteristik tugas tersebut, penentuan kepala biro semestinya mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial calon pejabat. Tujuannya agar biro baru tersebut benar-benar menjadi penggerak perbaikan tata kelola, bukan sekadar perubahan struktur organisasi.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memastikan proses pengisian jabatan berlangsung dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan tantangan yang dihadapi BUMD maupun BLUD.
“Intinya, tempatkan orang sesuai kapasitasnya. Kalau yang dipilih profesional dan mengerti bidangnya, harapannya bisa membawa kemajuan. BUMD harus semakin sehat, kontribusinya kepada daerah meningkat, dan BLUD juga semakin profesional dalam memberikan pelayanan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa proses pengisian Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sedang berjalan melalui asesmen terhadap calon personel. Penentuan pejabat akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Adhy mengungkapkan, Pemprov Jatim menginginkan figur yang benar-benar profesional untuk memimpin biro tersebut. Bahkan, peluang merekrut tenaga profesional dari luar aparatur sipil negara (ASN) sempat dipertimbangkan, meski menurutnya masih terkendala ketentuan dari pemerintah pusat.
Editor : Setiadi