Lingkaran.net - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dipertanggungjawabkan kepada rakyat, serta digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Puan saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Baca juga: Bullying Anak Berujung Kematian, DPR Dorong UU Anti-Bullying
Di hadapan sejumlah tokoh nasional dan internasional, Puan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam kehidupan yang lebih adil dan sejahtera, bukan sekadar menjadi prosedur politik lima tahunan.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Menurutnya, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat belum otomatis menjamin demokrasi yang adil. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna.
Karena itu, demokrasi harus memastikan rakyat tidak hanya memiliki suara dalam menentukan pemimpin, tetapi juga berdaulat menentukan arah pembangunan dan menikmati hasilnya.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ujarnya.
Puan juga menekankan pentingnya menyelaraskan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi agar kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial.
Baca juga: Kata Puan Soal Jenderal Listyo Diberhentikan dari Jabatan Kapolri: Memang Sudah Waktunya
Dalam forum bertema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia tersebut, Puan turut mengenang peran Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam membuka jalan demokratisasi dan reformasi politik Indonesia.
Ia juga menyinggung kepemimpinan Presiden pertama RI Soekarno yang berhasil mempersatukan bangsa dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Puan, kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh lamanya seseorang berkuasa, melainkan besarnya perubahan yang dihasilkan dan warisan bagi generasi berikutnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, menyebut Puan dan keluarga Soekarno memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Baca juga: Menuju Pemilu 2029, Puan Ungkap PDIP Diajak Bahas PT 5 Persen hingga Syarat Capres
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham.
Habibie Democracy Forum 2026 digelar dalam rangka memperingati 27 tahun The Habibie Center, lembaga yang didirikan BJ Habibie dan keluarga pada 10 November 1999.
Forum tersebut menjadi ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi Indonesia, dengan menghadirkan tokoh pemerintah, akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga perwakilan internasional.
Editor : Setiadi