Lingkaran.net - Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Mulai dari banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, tanah longsor yang menelan korban jiwa, hingga banjir dan angin kencang disertai pohon tumbang menunjukkan meningkatnya ancaman bencana di tengah cuaca ekstrem.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak sekadar bergerak setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini harus diperkuat agar potensi bencana dapat diantisipasi dan tidak semakin banyak menimbulkan korban.
“Rentetan bencana yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur harus menjadi perhatian serius kita bersama. Saya meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan. Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi, mitigasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini,” tegas Sri Wahyuni, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, kejadian bencana di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa ancaman cuaca ekstrem tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana siap bergerak, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Di Kabupaten Lumajang, misalnya, banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang sejumlah daerah aliran sungai, termasuk kawasan Tempursari. Peristiwa yang berlangsung sekitar enam jam tersebut menyebabkan tanggul sungai jebol, sekitar 13 bangunan rusak, dan berdampak terhadap kurang lebih 500 warga.
Ancaman serupa juga terjadi di Kabupaten Trenggalek. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembesi berukuran besar tumbang di Jalan Raya Durenan–Trenggalek, Desa Kendalrejo. Pohon tumbang dan longsor juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Panggul dan Kampak.
Bahkan, seorang pengendara sepeda motor sempat tertimpa ranting pohon hingga harus mendapatkan penanganan medis.
Sementara itu, tanah longsor juga melanda kawasan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Ancaman bencana semakin perlu diwaspadai karena tidak hanya mengintai kawasan pegunungan dan lereng, tetapi juga wilayah pesisir selatan Jawa Timur yang berpotensi terdampak gelombang tinggi hingga empat meter sebagaimana peringatan BMKG.
Sri Wahyuni menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Warga yang tinggal di sekitar tebing, lereng, bantaran sungai, maupun kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang berpotensi memicu bencana.
“Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. Saya mengimbau masyarakat tidak memaksakan aktivitas ketika hujan deras, angin kencang, atau kondisi alam tidak memungkinkan. Hindari berteduh di bawah pohon besar, jauhi aliran sungai ketika terjadi hujan di kawasan hulu, dan segera menjauh dari lereng apabila muncul retakan tanah atau tanda-tanda longsor,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Selain mengingatkan masyarakat, Sri Wahyuni juga mendesak pemerintah daerah memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas penanganan darurat. Mulai dari jalur evakuasi, tempat pengungsian, ketersediaan logistik, peralatan penyelamatan, hingga layanan kesehatan harus dipastikan siap digunakan sewaktu-waktu.
Ia juga meminta koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota diperkuat. Sebab, kecepatan informasi dan respons petugas menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha hingga masyarakat. Jangan sampai keterlambatan informasi dan koordinasi membuat dampak bencana semakin besar,” tandasnya.
Sri Wahyuni berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga serius membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Edukasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, pemantauan kondisi alam, serta penyampaian peringatan dini kepada masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
“Pemerintah harus hadir dengan kesiapsiagaan dan tindakan nyata, sementara masyarakat juga harus disiplin mengikuti imbauan petugas. Jangan menganggap remeh perubahan cuaca karena bencana bisa terjadi sewaktu-waktu,” pungkasnya.
Editor : Setiadi