Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menolak permohonan dana hibah yang diajukan Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.
Proposal hibah yang disebut-sebut mencapai Rp25 miliar itu dipastikan tidak mendapat alokasi dalam APBD Jatim 2027.
Baca juga: KPK: Khofifah Minta Penundaan Jadi Saksi Sidang Kasus Dana Hibah Jatim
Penolakan tersebut menjadi perhatian karena dana hibah itu sedianya digunakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di lingkungan yayasan milik Gus Iqdam, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan adanya proposal pengajuan bantuan hibah dari Yayasan Sabilu Ta'ubah. Namun, ia tidak merinci besaran dana yang dimohonkan.
"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Adhy menegaskan Pemprov Jatim telah memutuskan tidak mengakomodasi permohonan tersebut untuk tahun anggaran 2027.
Pertimbangannya, pemerintah harus selektif dalam mengalokasikan anggaran, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, bantuan hibah harus diprioritaskan untuk program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Baca juga: Khofifah Absen Jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Hibah Pokmas di Tipikor Surabaya
"Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang," ujarnya.
Adhy memastikan usulan hibah untuk Yayasan Sabilu Ta'ubah tidak akan dibiayai melalui APBD Jatim 2027.
"Untuk ST (Sabilu Ta'ubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," tegasnya.
Sementara itu, pengajuan bantuan untuk yayasan yang sama juga bergulir di tingkat Kabupaten Blitar.
Baca juga: Kepala Bappeda Jatim M Yasin Diperiksa KPK Terkait Korupsi Dana Hibah
Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengungkapkan, pihaknya bersama Yayasan Sabilu Ta'ubah mengajukan hibah sebesar Rp4,7 miliar melalui APBD Kabupaten Blitar 2027.
Namun, usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar memangkas alokasi yang semula diusulkan Rp4,7 miliar menjadi Rp2,3 miliar.
Pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan dalam distribusi bantuan, agar pondok pesantren lain di Kabupaten Blitar juga mendapatkan perhatian dan kesempatan memperoleh hibah.
"Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar. Kalau tidak salah seperti itu," kata Beky kepada awak media.
Editor : Setiadi