Lingkaran.net - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menangani kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara kritis masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Namun, ia mengingatkan agar proses hukum berjalan secara profesional dan independen.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” kata Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu kemudian memberikan penekanan bahwa kewenangan negara harus dijalankan sesuai koridor hukum dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.
Puan memastikan DPR akan mengawal penanganan kasus penyadapan Presiden melalui fungsi pengawasan. Menurutnya, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.
Pernyataan Puan ini menjadi salah satu sorotan dalam pembukaan masa sidang DPR. Terlebih, kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi perhatian publik dan melibatkan isu serius terkait kewenangan aparat penegak hukum.
Mantan Menko PMK itu menyebut, kasus penyadapan Presiden masuk dalam daftar isu strategis yang akan menjadi perhatian DPR selama masa persidangan kali ini.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
Selain kasus penyadapan, DPR juga akan mengawasi sejumlah persoalan lain, mulai dari perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, pembangunan infrastruktur pascabencana, hingga ketepatan sasaran bantuan sosial.
DPR juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerataan revitalisasi sekolah, tata kelola pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi.
Sebelumnya, dalam mengawali masa persidangan, Puan menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPR selama masa reses harus ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” pungkasnya.
Editor : Setiadi