Lingkaran.net - DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim resmi menyepakati APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja mencapai Rp27,63 triliun.
Dalam postur anggaran tersebut, Pemprov Jatim melakukan efisiensi belanja pegawai dan mengalihkan alokasinya untuk membiayai program prioritas pembangunan.
Baca juga: APBD Jatim Rp27,6 Triliun, Gerindra Soroti Anggaran Infrastruktur yang Minim
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 itu ditandai dengan penandatanganan bersama pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,54 triliun.
Sementara belanja daerah mencapai Rp27,63 triliun. Dengan demikian, APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp1,09 triliun.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Adapun SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol rupiah.
Dalam pendapat akhirnya, Khofifah menjelaskan, postur APBD tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyesuaian bersama antara eksekutif dan legislatif, mulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS hingga rancangan APBD.
Baca juga: Dirut JGU Terancam Lengser, Komisi C DPRD Jatim Soroti Aset Dijaminkan dan Tunggakan Dividen
Salah satu penyesuaian dilakukan melalui pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta efisiensi belanja pegawai.
"Efisiensi belanja pegawai yang dialihkan alokasinya untuk belanja prioritas," kata Khofifah.
Khofifah menegaskan, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur.
Di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Baca juga: PKS Peringatkan Ancaman SiLPA Rp1,5 Triliun di APBD Jatim 2027
Prioritas lainnya meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, tata kelola pemerintahan, penguatan masyarakat harmonis dan inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup.
Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Selanjutnya, sebelum ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jatim tentang APBD TA 2027, Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi," jelas Khofifah.
Editor : Setiadi