Surabaya, Lingkaran.net Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih menjadi momok bagi banyak wali murid di Surabaya. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Rasiyo, yang digelar di Jl. Bumi Sari Praja Selatan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Rabu (2/7/2025).
Dalam forum tersebut, Rasiyo menyebut bahwa sebagian besar warga masih belum memahami secara utuh mekanisme SPMB, khususnya terkait jalur zonasi, domisili, dan sistem pemenuhan pagu.
Baca juga: BPHN Gandeng Unair dan LBH Legundi, Cetak Paralegal Bersertifikat untuk Perkuat Akses Keadilan
“Masih banyak wali murid yang bingung dengan cara kerja sistem. Kenapa yang rumahnya jauh bisa diterima, sedangkan yang dekat tidak lolos. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Rasiyo, yang juga merupakan mantan Sekdaprov Jatim.
Politisi Fraksi Demokrat itu menyoroti ketidaksesuaian antara data domisili dan hasil seleksi, yang menimbulkan kesan sistem SPMB tidak transparan.
“Validasi sistem domisili harus benar-benar diperhatikan oleh Dinas Pendidikan. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan oleh sistem,” ujarnya.
Selain masalah pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai akses layanan BPJS Kesehatan. Menurut Rasiyo, masyarakat sering menghadapi keterlambatan aktivasi dan kendala teknis di fasilitas kesehatan.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Ungkap Solusi Jitu Tingkatkan Kesejahteraan 4,5 Juta Petani Gurem
“Warga mengaku kesulitan mendapatkan layanan optimal. Ini harus jadi catatan serius pemerintah daerah dan pusat,” tambahnya.
Tak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi sorotan. Warga Sambikerep berharap ada dukungan permodalan bagi pelaku UMKM, agar usaha kecil bisa berkembang dan berdaya saing.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Harus ada program permodalan yang tepat sasaran, agar mereka bisa naik kelas,” tegas Rasiyo.
Baca juga: Fraksi PAN DPRD Jatim Soroti Tantiem dan Struktur Pengurus BUMD
Rasiyo berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke forum komisi dan rapat kerja DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. InsyaAllah semua masukan akan kami kawal sampai tuntas,” pungkasnya. (*)
Editor : Setiadi