Surabaya, Lingkaran.net Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih menjadi momok bagi banyak wali murid di Surabaya. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Rasiyo, yang digelar di Jl. Bumi Sari Praja Selatan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Rabu (2/7/2025).
Dalam forum tersebut, Rasiyo menyebut bahwa sebagian besar warga masih belum memahami secara utuh mekanisme SPMB, khususnya terkait jalur zonasi, domisili, dan sistem pemenuhan pagu.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim Beri 3 Solusi Bagi Ratusan Siswa Gagal Masuk SMAN 1 Giri Banyuwangi
“Masih banyak wali murid yang bingung dengan cara kerja sistem. Kenapa yang rumahnya jauh bisa diterima, sedangkan yang dekat tidak lolos. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Rasiyo, yang juga merupakan mantan Sekdaprov Jatim.
Politisi Fraksi Demokrat itu menyoroti ketidaksesuaian antara data domisili dan hasil seleksi, yang menimbulkan kesan sistem SPMB tidak transparan.
“Validasi sistem domisili harus benar-benar diperhatikan oleh Dinas Pendidikan. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan oleh sistem,” ujarnya.
Selain masalah pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai akses layanan BPJS Kesehatan. Menurut Rasiyo, masyarakat sering menghadapi keterlambatan aktivasi dan kendala teknis di fasilitas kesehatan.
Baca juga: DPRD Jatim Nilai Human Error Jadi Penyebab Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
“Warga mengaku kesulitan mendapatkan layanan optimal. Ini harus jadi catatan serius pemerintah daerah dan pusat,” tambahnya.
Tak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi sorotan. Warga Sambikerep berharap ada dukungan permodalan bagi pelaku UMKM, agar usaha kecil bisa berkembang dan berdaya saing.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Harus ada program permodalan yang tepat sasaran, agar mereka bisa naik kelas,” tegas Rasiyo.
Baca juga: Reses di Desa Larangan Sidoarjo, Adam Rusydi Tekankan Kolaborasi Pemerintah Tangani Banjir
Rasiyo berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke forum komisi dan rapat kerja DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. InsyaAllah semua masukan akan kami kawal sampai tuntas,” pungkasnya. (*)
Editor : Alkalifi Abiyu