Lingkaran.net - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa meskipun pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan, seluruh target pembangunan dan program prioritas Gubernur Jawa Timur tetap akan dijalankan.
Hal itu disampaikan Adhy usai rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, Rabu (12/11/2025).
“Pembahasan RAPBD 2026 sudah selesai dan disepakati bersama. Meskipun ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun lalu, kami masih bisa meningkatkan pendapatan hingga Rp215 miliar,” ujar Adhy.
Dalam hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun, sementara belanja daerah ditetapkan Rp27 triliun. Defisit sekitar Rp911 miliar akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Adhy menegaskan bahwa tambahan pendapatan akan digunakan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai dan layanan dasar, serta mendukung program prioritas gubernur yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
“Kita sepakat, target program prioritas Gubernur tetap bisa dilaksanakan. Infrastruktur memang sedikit berkurang, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Penurunan pendapatan membuat Pemprov Jatim berkomitmen mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adhy menyebut dua strategi utama: revitalisasi aset daerah dan penguatan kinerja BUMD agar lebih produktif.
“Pengurangan pendapatan otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif. Kedua sektor ini akan jadi tumpuan peningkatan PAD ke depan,” ujarnya.
Isu Kenaikan UMP 2026 Masih Dikaji
Selain soal fiskal, Adhy juga menyinggung rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 yang masih dalam tahap kajian. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan daya saing dunia usaha.
“Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan akhir mengenai UMP 2026 akan berpegang pada prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Pemerintah ingin keputusan upah nanti tetap adil, realistis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Editor : Setiadi