Lingkaran.net - DPRD Jawa Timur menyoroti serius masih kosongnya tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat laju kerja pemerintahan di periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim segera menuntaskan proses pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut. Ia menegaskan, Pemprov Jatim tidak boleh terlalu lama bergantung pada pelaksana tugas (Plt).
“Tidak bisa terus-menerus pakai Plt. Ini jabatan strategis. Kalau dibiarkan kosong atau hanya diisi sementara, ritme kerja OPD pasti tidak maksimal,” tegas Budiono saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, periode kedua pemerintahan Gubernur Khofifah menuntut kecepatan eksekusi kebijakan dan soliditas birokrasi. Kekosongan jabatan eselon II justru berisiko memperlambat pengambilan keputusan dan mengganggu efektivitas program prioritas daerah.
Data yang dihimpun menunjukkan, tujuh jabatan Eselon II Pemprov Jatim hingga kini belum terisi secara definitif. Di antaranya Kepala Bappeda Jatim yang masih dijabat Plt M Yasin, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim yang diisi Plt I Nyoman Gunadi, serta Kepala Dinas Perkebunan Jatim yang saat ini dijabat Plt Heru Suseno.
Selain itu, jabatan Kepala Bakorwil Pamekasan juga belum terisi. Tak hanya itu, dua posisi Staf Ahli Gubernur serta jabatan Asisten III Setdaprov Jatim bahkan kosong tanpa pelaksana tugas.
“Kondisi ini tidak ideal. OPD harus punya pimpinan definitif agar kebijakan bisa dieksekusi cepat dan tepat,” ujar Budiono.
Ia pun mengingatkan BKD Jatim agar tidak berlarut-larut dalam proses administrasi dan segera menentukan skema pengisian jabatan, baik melalui uji kompetensi maupun seleksi terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni menyatakan pihaknya memastikan seluruh jabatan Eselon II yang kosong akan segera diisi. Ia menyebut Gubernur Khofifah telah memberi arahan untuk kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan dalam waktu dekat.
“Nanti pengisiannya akan melihat perkembangan selanjutnya, apakah melalui uji kompetensi atau seleksi terbuka. Jika seleksi terbuka, akan diisi dari Eselon III melalui mekanisme open bidding,” kata Indah Wahyuni.
BKD Jatim, lanjutnya, juga akan menerapkan manajemen talenta berbasis kompetensi guna memastikan pejabat yang terpilih benar-benar sesuai kebutuhan organisasi.
“Kita akan melihat manajemen talenta sesuai talent DNA,” pungkasnya.
Editor : Setiadi