Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya gentingisasi. Ia mengusulkan agar semua atap menggunakan genting karena saat ini banyak atap di Indonesia yang masih memakai seng.
Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa menyebut program gentingisasi bisa mengurangi angka impor Indonesia untuk atap seng.
"Karena angka impor atap seng itu hampir Rp5 triliun setiap tahunnya. Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia," kata Alvisa, Kamis (12/2/2026).
Politikus yang akrab disapa Alvis ini menyebut jika program gentingisasi berjalan, maka bisa membuka lapangan pekerjaan hingga puluhan ribu di Jatim karena permintaan genteng tanah liat yang akan meningkat.
"Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genting, maka orderan genting ke pelaku UKM akan meningkat dan berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru," jelasnya.
"Genting ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya," jelasnya.
Pendapat Pakar Ekonomi
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebut program gentingisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo bagus dan memiliki potensi naiknya ekonomi kerakyatan.
"Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UKM lokal pengolahan genting," kata Hendry saat dikonfirmasi.
Hendry menyebut program gentingisasi bisa berpotensi meningkatkan permintaan genting yang terbuat dari tanah liat. Mayoritas, pembuat genting dari tanah liat adalah UKM rumahan yang memiliki pekerja puluhan.
"Itu melihat nanti permintaan genting. Jika permintaan genting meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru. Namun perlu dilihat juga teknologi di industri genting bisa juga membuat produksi semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah tenaga kerja," jelasnya.
Hendry masih menunggu bagaimana kebijakan pemerintah pusat soal petunjuk teknis program gentingisasi. Bila melibatkan banyak UKM maka akan semakin baik.
"Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan," jelasnya.
"Akan tetapi jangan sampai menambah beban belanja APBN 2026. Sebab tahun 2025 defisit APBN sudah mencapai sekitar Rp695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap PDB," tandasnya.
Editor : Zaki Zubaidi