Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengupayakan percepatan penertiban kendaraan over dimension over load (ODOL) dengan target zero ODOL pada 2027.
Kali ini, pendekatan yang digunakan lebih kolaboratif dengan melibatkan pelaku usaha transportasi, komunitas sopir, serta berbagai pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisasi potensi penolakan di lapangan, mengingat kebijakan serupa sebelumnya sempat memicu aksi demonstrasi sopir truk di Jawa Timur pada 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan normalisasi kendaraan ODOL merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional penertiban angkutan barang di jalan raya.
“Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. Insyaallah kalau kita gerak bersama Jawa Timur zero ODOL tahun 2027,” ujar Khofifah, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan bentuk dukungan Pemprov Jatim terhadap target pemerintah pusat untuk mewujudkan zero ODOL secara nasional pada 2027 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Khofifah menjelaskan percepatan normalisasi kendaraan ODOL penting dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
“Langkah ini penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Pada tahap awal, proses pengukuran kendaraan telah dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur terhadap ratusan kendaraan milik anggota komunitas sopir. Dari total 238 kendaraan yang terdata, sebanyak 209 unit telah menjalani proses pengukuran dimensi.
Hasilnya, sekitar 160 kendaraan dinyatakan memiliki dimensi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga wajib menjalani proses normalisasi. Kendaraan tersebut berasal dari anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemprov Jatim juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pemilik kendaraan, khususnya sopir yang sekaligus memiliki armada sendiri.
“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan,” jelas Khofifah.
Ia menegaskan bahwa pengendalian kendaraan ODOL bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi transportasi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur.
Kendaraan dengan dimensi maupun muatan berlebih dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah.
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, keberhasilan mewujudkan target zero ODOL tidak bisa dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi barang.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk kategori ODOL agar target penertiban angkutan barang di Jawa Timur dapat tercapai pada 2027.
“Sekali lagi, terima kasih. Mari kita teruskan kendaraan-kendaraan yang masih kategori ODOL untuk kita normalisasi bersama,” tutupnya.
Editor : Setiadi