Lingkaran.net - Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).
Melalui juru bicaranya, Moch Aziz, Fraksi PAN tetap memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemprov Jatim, khususnya realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target.
Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi PAN menilai ada sinyal penurunan kemandirian fiskal daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 61,71 persen pada 2025, turun dari 66,11 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan kontribusi PAD menyusut sekitar 5 persen. Kami meminta penjelasan sekaligus langkah strategis yang berbeda untuk menjaga kemandirian fiskal ke depan,” tegas Aziz.
Menurutnya, tantangan fiskal pada 2026 akan semakin berat seiring implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Jika tidak diantisipasi, tren penurunan PAD dikhawatirkan terus berlanjut.
Di sisi lain, Fraksi PAN juga mengapresiasi realisasi belanja daerah yang mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen. Meski demikian, mereka menekankan pentingnya memastikan belanja tersebut benar-benar berdampak nyata dan inklusif bagi masyarakat.
“Belanja tidak boleh hanya menjadi angka. Harus jelas siapa yang menikmati, sektor apa yang terdampak, dan transformasi apa yang dihasilkan,” ujarnya.
Fraksi PAN, lanjut dia, turut menyoroti komposisi belanja, khususnya kenaikan belanja pegawai yang mencapai 37,13 persen dari belanja operasi. Mereka meminta penjelasan terkait efektivitas kenaikan tersebut serta strategi menyesuaikan dengan batas maksimal 30 persen sesuai UU HKPD.
Selain itu, belanja hibah sebesar Rp3,2 triliun juga menjadi perhatian. PAN meminta transparansi terkait penerima, peruntukan, hingga dampak nyata hibah, khususnya bagi organisasi masyarakat.
Dalam sektor ekonomi, Fraksi PAN mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melampaui nasional perlu diiringi evaluasi sektor-sektor yang justru mengalami perlambatan. Salah satunya sektor perdagangan besar dan eceran yang turun dari 18,81 persen pada 2024 menjadi 18,55 persen pada 2025.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sektor tertentu. APBD harus mampu menjangkau seluruh lapisan,” kata Aziz.
Di bidang pembangunan manusia, Fraksi PAN menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 332.844 anak pada 2025. Selain itu, persentase usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau pelatihan mencapai 16,7 persen.
Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya kesenjangan serius dalam sektor pendidikan. Ditambah lagi, capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jawa Timur berada di peringkat kelima nasional, di bawah DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
“Ini menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan yang harus segera diintervensi secara serius dan berbasis data,” tegasnya.
Fraksi PAN juga meminta perhatian terhadap distribusi guru, dukungan terhadap sekolah swasta, serta kebijakan konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Sementara itu, terkait kemiskinan, Fraksi PAN mengapresiasi penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen. Namun angka tersebut dinilai masih mendekati kategori kemiskinan kronis.
“Kami meminta strategi yang lebih tajam untuk menekan kemiskinan ekstrem, termasuk membedakan pendekatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan,” pungkas Aziz.
Fraksi PAN menegaskan, berbagai catatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Editor : Setiadi