Lingkaran.net - Memanasnya geopolitik dunia di kawasan pemasok energi kini bukan lagi sekadar isu luar negeri, dampaknya mulai terasa hingga ke dalam negeri.
Kekhawatiran publik Indonesia soal masa depan pasokan energi pun kian menguat, seiring potensi terganggunya distribusi minyak global.
Pakar strategi bisnis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, MEng, menegaskan bahwa konflik berkepanjangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi pemicu utama kegelisahan dunia saat ini.
Jalur vital seperti Selat Hormuz, kata dia, urat nadi perdagangan minyak global berada dalam bayang-bayang gangguan serius.
“Jika distribusi terganggu, harga BBM bisa melonjak tajam. Ini bukan hanya ancaman energi, tapi juga ekonomi global,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS itu mengingatkan bahwa efek domino dari krisis energi tak bisa dihindari. Kenaikan harga BBM akan merembet ke sektor lain seperti industri plastik dan pupuk.
“Ekonomi itu saling terhubung. Ketika energi terguncang, sektor lain pasti ikut terdampak,” jelasnya.
Ironisnya, Indonesia masih berada dalam posisi rentan. Sekitar 49,5 persen kebutuhan BBM nasional dan 80–84 persen LPG masih bergantung pada impor. Ketidakseimbangan antara kebutuhan tinggi dan produksi dalam negeri menjadi akar persoalan.
“Kondisi ini berbahaya, apalagi di tengah geopolitik yang tidak stabil. Ketergantungan ini bisa memicu tekanan ekonomi hingga sosial,” tegas Arman.
Lebih jauh, alumnus Universitas Gadjah Mada itu menyoroti kelemahan mendasar Indonesia: bukan kekurangan sumber daya, tetapi minimnya kemampuan pengolahan energi.
Padahal, Indonesia memiliki potensi besar, terutama sebagai produsen energi panas bumi (geothermal) terbesar kedua di dunia.
“Sumber daya kita melimpah, tapi belum dimanfaatkan optimal. Ini yang harus segera dibenahi,” katanya.
Arman pun mendorong langkah konkret menuju kemandirian energi nasional. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi energi berbasis kearifan lokal di tiap daerah.
Wilayah panas bisa mengembangkan energi surya, sementara daerah peternakan dapat memanfaatkan limbah menjadi biogas.
Menurutnya, kunci utama ada pada kolaborasi. Masyarakat perlu hemat energi, industri harus berinovasi, dan pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemandirian energi.
“Kalau tidak dimulai sekarang, kita akan terus bergantung. Ini bukan hanya soal energi, tapi kedaulatan bangsa,” tandasnya.
Komitmen ini juga sejalan dengan peran ITS sebagai “Kampus Pahlawan” dalam mendukung target global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya energi bersih dan terjangkau serta penguatan industri dan inovasi.
Editor : Setiadi