Lingkaran.net - Di saat banyak lembaga masih beradaptasi dengan tekanan efisiensi dan skema work from home (WFH), Sekretariat DPRD Jawa Timur justru melesat.
Di bawah komando Mohammad Ali Kuncoro, Setwan DPRD Jatim sukses menempati peringkat kedua terbaik dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dengan predikat “informatif”. Sebuah capaian yang menegaskan kinerja tetap moncer di tengah keterbatasan.
Capaian ini mengemuka dalam Diskusi Indrapura bertajuk “Memotret Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026” yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (29/4/2026).
Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan bahwa efisiensi tidak menjadi penghambat produktivitas. Justru, menurutnya, adaptasi menjadi kunci utama menjaga kinerja tetap optimal.
“Di tengah efisiensi dan WFH, kami tetap aktif dan produktif. Kehadiran Pokja Indrapura sangat membantu, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menggambarkan Sekretariat DPRD Jatim sebagai “kendaraan berkapasitas besar” yang harus tetap melaju meski menghadapi pengetatan fiskal. Karena itu, diperlukan strategi penyesuaian tanpa kehilangan esensi representasi rakyat.
“Ada tiga hal yang kami pegang: penyesuaian tanpa kehilangan roh representatif, inovasi berbasis prioritas, dan keselarasan dengan program pemerintah seperti Nawa Bhakti Satya dan Asta Cita,” jelasnya.
Ali Kuncoro juga menekankan pentingnya pelayanan paripurna. Baginya, satu keluhan dari anggota dewan menjadi indikator bahwa sistem belum berjalan maksimal.
“Kalau masih ada yang komplain, berarti kita harus berbenah. Pelayanan harus tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, mengapresiasi langkah Sekretariat DPRD Jatim dalam menyikapi tekanan fiskal.
“Di tengah kondisi fiskal yang tidak mudah, apa yang dilakukan Setwan sudah tepat. Semangatnya tetap kebersamaan dan kerja maksimal,” katanya.
Budiono juga menyoroti langkah konkret efisiensi yang mulai diterapkan, termasuk evaluasi penggunaan energi dan BBM oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Bahkan, ia mengaku telah beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurangi konsumsi BBM.
“Saya sekarang naik kereta dari Bojonegoro ke Surabaya. Penghematan BBM bisa sampai 50 liter,” ungkap politikus Gerindra ini.
Di sisi lain, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Solahudin, menyampaikan bahwa capaian Setwan DPRD Jatim merupakan hasil konkret komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
“Bertepatan dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 30 April, Setwan DPRD Jatim ini selangkah di depan,” ujarnya.
Dalam hasil monev tahun 2025, Sekretariat DPRD Jatim meraih nilai tinggi dengan rincian SAQ 98,28, verifikasi faktual 100, dan presentasi 97,66, dengan total nilai 98,78 dan predikat “informatif”. Posisinya berada tepat di bawah Diskominfo Jatim.
Solahudin menambahkan, dari total 64 badan publik yang dievaluasi, baru 18 yang berhasil meraih predikat informatif. Sisanya masih belum memenuhi standar keterbukaan informasi.
“Artinya, capaian Setwan DPRD Jatim ini bukan hal biasa, tapi termasuk yang terbaik di Jawa Timur,” tegasnya.
Capaian ini sekaligus menjadi sinyal bahwa di tengah tekanan efisiensi anggaran, kinerja birokrasi tetap bisa melesat, bahkan menjadi contoh dalam hal transparansi dan pelayanan publik.
Editor : Setiadi