Lingkaran.net - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk merespons langsung tuntutan pekerja.
Tak sekadar seremonial, Pemprov Jatim mulai menyiapkan langkah konkret, mulai dari rancangan Perda pesangon hingga berbagai kebijakan strategis yang menyasar kesejahteraan buruh secara menyeluruh.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa pembahasan Perda tersebut telah dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga perwakilan serikat pekerja.
“Pembahasan ini sudah kami lakukan beberapa hari lalu bersama Pak Wagub, Pak Sekda, dan pimpinan asosiasi buruh di Jawa Timur,” ujarnya di depan Kantor Gubernur Jatim, Jumat (1/5/2026).
Selain menyiapkan regulasi di tingkat daerah, Pemprov Jatim juga meneruskan sejumlah tuntutan buruh ke pemerintah pusat, termasuk percepatan pembahasan undang-undang ketenagakerjaan.
Aspirasi lain yang mencuat adalah permintaan pembukaan koridor delapan Trans Jatim yang melintasi Pasuruan untuk mendukung mobilitas pekerja menuju kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).
Menurut Khofifah, rencana pembukaan koridor baru tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim berkomitmen memperluas akses bagi anak-anak buruh untuk masuk SMA/SMK negeri melalui kebijakan kuota khusus sebesar 5 persen. Namun, realisasinya masih belum optimal.
“Pada 2025, yang terpenuhi baru 1,33 persen, dan hanya sembilan sekolah yang mampu memenuhi kuota 5 persen,” jelasnya.
Sementara itu, di bidang perpajakan, buruh dari kelompok desil satu hingga empat telah mendapatkan kebijakan pembebasan pajak pokok dan tunggakan, serta pengurangan hingga 20 persen sebagai bentuk keringanan beban ekonomi.
Di sektor perumahan, Pemprov Jatim juga mendorong peningkatan akses buruh terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, guna memastikan alokasi bantuan tepat sasaran.
“Insyaallah tanggal 3 Pak Menteri akan ke Jawa Timur. Kami berharap ada perwakilan buruh yang bisa berdialog langsung,” kata Khofifah.
Meski demikian, ia mengakui penyediaan perumahan bagi buruh masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo.
Editor : Setiadi