Lingkaran.net - Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menyoroti serius carut-marut pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai kehilangan arah strategis. Hal ini disampaikan juru bicara fraksi, Mohammad Nasih Aschal, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, pembahasan laporan Panitia Khusus (Pansus) BUMD menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja perusahaan daerah. Fraksi menilai, berbagai persoalan yang terjadi saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah administratif biasa.
“Permasalahan BUMD sudah berkembang menjadi persoalan struktural, mencerminkan lemahnya desain kebijakan, tata kelola, dan pengawasan,” tegas Ra Nasih, sapaan akrabnya.
Ra Nasih yang juga Wakil Ketua Pansus ini menjelaskan, secara konsep, BUMD dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyediakan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun dalam praktiknya, NasDem melihat adanya distorsi fungsi. Banyak BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan, bahkan masih bergantung pada dukungan fiskal daerah.
Ketimpangan kontribusi antar-BUMD juga menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai mencerminkan struktur ekonomi daerah yang belum sehat dan berpotensi menimbulkan risiko fiskal jika tidak segera dibenahi.
Lebih jauh, lanjut Ra Nasih, NasDem menilai lemahnya sistem akuntabilitas kinerja menjadi akar persoalan. Tidak adanya indikator kinerja utama (KPI) yang benar-benar terukur membuat evaluasi kinerja BUMD menjadi tidak objektif.
“Akibatnya, hubungan antara kinerja dan remunerasi menjadi tidak seimbang, dan ini berpotensi menimbulkan moral hazard,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan aset BUMD juga dinilai belum optimal. Banyak aset yang tidak produktif, mulai dari aset idle hingga aset yang tidak memberikan nilai tambah. Kondisi ini justru menjadi beban dan menggerus kinerja perusahaan.
NasDem juga menyoroti lemahnya sinergi antar BUMD, BLUD, dan OPD yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi kebijakan yang jelas. Padahal, jika dikelola dengan baik, BUMD memiliki potensi besar menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Salah satu sorotan utama adalah ketiadaan grand design atau roadmap pengelolaan BUMD. Tanpa arah strategis yang jelas, kebijakan seperti penyertaan modal, ekspansi usaha, hingga pembentukan entitas baru dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.
“Tanpa roadmap yang terukur, pengelolaan BUMD akan terus berjalan tanpa arah dan sulit memberikan kontribusi optimal,” tegasnya.
Sebagai solusi, NasDem mendorong langkah pembenahan secara menyeluruh dan sistemik. Mulai dari penerapan kontrak kinerja berbasis indikator terukur, penataan aset secara produktif, hingga restrukturisasi BUMD non-keuangan agar lebih adaptif dan kompetitif.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham, agar mampu mengendalikan dan mengintegrasikan seluruh kebijakan BUMD secara efektif.
Editor : Setiadi