Lingkaran.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penyusunan rekomendasi DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur terkait pengambilan keputusan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota dewan atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semua rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami di jajaran eksekutif untuk melakukan evaluasi, koreksi, dan perbaikan program pembangunan ke depan,” ujar Khofifah.
Khofifah kemudian menyoroti sejumlah rekomendasi DPRD yang menurutnya perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah. Salah satunya terkait usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar tiga persen.
“Kalau ada rekomendasi minta bunga KUR tiga persen, itu harus langsung ke Presiden, bukan menteri. Jadi rekomendasi harus sesuai dengan makam atau kewenangannya,” tegasnya.
Selain itu, Khofifah juga menyinggung persoalan kemudahan lahan investasi yang kerap menjadi sorotan. Menurutnya, banyak lahan di Jawa Timur telah masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan.
“Ini tidak cukup hanya dengan Kanwil BPN Jatim atau Menteri ATR/BPN. Kami sedang berkomunikasi dengan Menko Pangan karena harus dilihat dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.
Khofifah juga meluruskan sejumlah kritik terkait sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang masih di bawah sembilan tahun merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Itu kewenangan bupati dan wali kota. Kalau kemudian di-address ke Pemprov, saya rasa ini salah tempat,” ujarnya.
Meski demikian, Khofifah menyebut Pemprov Jatim tetap berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan bersama pemerintah daerah.
Ia juga menanggapi isu stunting yang sempat menjadi sorotan dalam pembahasan LKPJ. Khofifah menegaskan capaian penurunan stunting Jawa Timur merupakan yang terbaik kedua secara nasional setelah Bali.
“Jangan kemudian problem di kabupaten tertentu ditarik menjadi potret keseluruhan Jawa Timur. Stunting kita terendah kedua nasional setelah Bali,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Khofifah turut menjelaskan capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang disebut belum memenuhi target dalam LKPJ. Menurutnya, Jawa Timur justru menjadi provinsi dengan capaian PKG tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta publik tidak menyamaratakan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur, khususnya terhadap Bank Jatim.
“BUMD jangan digebyah-uyah. Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh bank pembangunan daerah di Indonesia,” tegasnya.
Meski begitu, Khofifah mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam pembenahan sejumlah BUMD lain, termasuk terkait tingginya biaya operasional.
“Kami siap melakukan evaluasi dan koreksi sesuai rekomendasi DPRD,” katanya.
Khofifah juga menepis anggapan bahwa dominasi belanja operasional APBD semata-mata digunakan untuk kegiatan birokrasi.
Ia menjelaskan belanja operasi mencakup program pendidikan, kesehatan, bantuan iuran BPJS, pembangunan rumah sakit, hingga bantuan keuangan ke daerah.
“Jangan sampai dianggap belanja operasional itu gubernur jalan-jalan atau DPRD jalan-jalan. Bukan itu,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Khofifah menegaskan berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Jatim bukanlah target utama pemerintah daerah, melainkan hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak.
“Bukan karena kita dapat penghargaan lalu bekerja. Tapi karena kita bekerja keras, kemudian diapresiasi,” pungkasnya.
Editor : Setiadi