Lingkaran.net - Ancaman krisis air bersih kembali menghantui Kabupaten Pacitan. Sedikitnya 34 desa dilaporkan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026.
Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, yang mendesak pemerintah bergerak cepat sebelum masyarakat benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih.
Legislator PAN dari Dapil IX yang meliputi Pacitan itu mengingatkan bahwa penanganan kekeringan tidak boleh dilakukan secara reaktif. Menurutnya, pemerintah harus hadir lebih awal sebelum dampak kemarau dirasakan secara luas oleh warga.
"Kita tentu prihatin melihat ancaman kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat Pacitan. Jangan sampai warga mengalami kesulitan air bersih baru pemerintah bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak dini," ujar Suli Da’im, Selasa (2/6/2026).
Peringatan tersebut muncul setelah BPBD Pacitan memetakan puluhan desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih, terutama di kawasan perbukitan dan daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau tiba.
Suli menilai pemerintah daerah bersama Pemprov Jatim harus segera menyiapkan langkah mitigasi yang matang.
Koordinasi antara BPBD, Dinas PUPR, PDAM, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dinilai menjadi kunci untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang.
Menurut Ketua Umum IKA Umsura itu, air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan program dropping air bersih saat kondisi darurat, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menjadi solusi jangka panjang.
"Kita perlu memperkuat pembangunan sumur bor, embung, pipanisasi, dan konservasi sumber mata air. Jangan hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen untuk masyarakat," tegasnya.
Suli mengingatkan, persoalan kekeringan di Pacitan bukan masalah baru. Hampir setiap musim kemarau, sejumlah wilayah pegunungan dan daerah terpencil menghadapi tantangan yang sama akibat keterbatasan sumber air dan kondisi geografis yang sulit.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah rawan kekeringan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi krisis air setiap tahun.
Sebagai wakil rakyat dari Pacitan, Suli memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapat penanganan yang konkret dari pemerintah.
"Saya akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait air bersih, benar-benar menjadi perhatian. Masyarakat di pelosok dan wilayah pegunungan tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri," pungkas anggota DPRD Jatim empat periode itu.
Dengan puncak kemarau yang tinggal beberapa bulan lagi, desakan agar pemerintah segera bertindak menjadi semakin penting. Sebab bagi ribuan warga di wilayah rawan kekeringan, air bersih bukan hanya soal kenyamanan, melainkan kebutuhan vital untuk bertahan hidup.
Editor : Setiadi