Lingkaran.net - Momen politik yang menarik tersaji usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (22/6/2026).
Saat sorotan publik tengah tertuju pada polemik pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa justru memberikan panggung kepada Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk menjawab pertanyaan awak media.
Khofifah dan Emil terlihat berjalan berdampingan meninggalkan ruang sidang paripurna didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.
Ketika sejumlah wartawan mencoba meminta tanggapan Khofifah terkait keluhan masyarakat atas pemadaman listrik yang terjadi di Surabaya Raya, Malang, Pasuruan, hingga beberapa wilayah lain, Khofifah dengan santai mengarahkan pertanyaan tersebut kepada wakilnya.
“Langsung ke Mas Emil saja,” ujar Khofifah sembari mempersilakan Emil Dardak memberikan penjelasan, Senin (22/6/2026).
Sikap Khofifah itu seolah menegaskan pembagian peran di tubuh Pemprov Jatim, di mana Emil diberi ruang untuk menjadi wajah pemerintah daerah dalam menjelaskan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Emil Dardak langsung memberikan penjelasan mengenai kondisi pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa hari terakhir memicu keluhan masyarakat, terutama pelaku usaha yang aktivitasnya sangat bergantung pada pasokan listrik.
Menurut Emil, persoalan kelistrikan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan penyelenggara layanan kelistrikan nasional sehingga pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk masuk ke aspek teknis operasional.
“Itu di luar area Pemda. Kami punya kewenangan secara regulasi, jadi tidak bisa masuk pada teknis operasional kelistrikan,” tegas Emil yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini.
Meski berada di luar kewenangan langsung Pemprov Jatim, Emil memastikan pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Atas arahan Gubernur Khofifah, sejumlah organisasi perangkat daerah telah melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang terdampak akibat gangguan pasokan listrik tersebut.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyebut perhatian utama Pemprov saat ini adalah membantu meringankan beban para pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak.
“Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu yang kita lihat satu per satu,” ujarnya.
Pemprov Jatim juga telah membuka jalur komunikasi intensif dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur. Koordinasi dilakukan untuk memetakan dampak pemadaman terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kelancaran lalu lintas di sejumlah daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pola komunikasi kepada pelanggan. Emil menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal sebelum pemadaman dilakukan agar dapat melakukan langkah antisipasi.
“Yang sedang kita bahas adalah bagaimana pelanggan bisa diberi waktu untuk mengantisipasi sebelum terjadi pemadaman,” katanya.
Meski demikian, Emil mengingatkan bahwa penyampaian informasi juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, PLN didorong untuk menghadirkan sistem komunikasi yang lebih cepat, presisi, dan akurat.
“PLN berupaya memastikan informasi disampaikan secara tepat, tapi juga tidak menimbulkan reaksi berlebihan di masyarakat,” tambahnya.
Emil menegaskan Pemprov Jatim akan terus mengawal hasil koordinasi bersama PLN dan instansi terkait. Harapannya, masyarakat ke depan dapat menerima pemberitahuan lebih dini setiap kali terjadi potensi gangguan atau pemadaman listrik.
Sebagaimana diketahui, PLN UID Jawa Timur sebelumnya menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir dilakukan akibat menurunnya kapasitas suplai daya di Jawa Timur hingga berada di bawah batas aman lima persen.
Kondisi tersebut memaksa PLN melakukan penyesuaian distribusi listrik secara berkala demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan di wilayah Jawa Timur.
Editor : Setiadi