Lingkaran.net - Fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi perhatian serius. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mengungkapkan sedikitnya 20 hingga 25 ASN mengajukan konsultasi atau permohonan terkait perceraian.
Untuk mencegah persoalan rumah tangga semakin meluas dan berdampak pada kinerja pegawai, BKD Jatim meluncurkan aplikasi Pelita ASN yang menyediakan layanan konsultasi keluarga, pendampingan psikologis, hingga edukasi pengelolaan keuangan agar ASN terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol).
Kepala BKD Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengakui persoalan perceraian di kalangan ASN masih terjadi. Namun, menurutnya, Pemprov Jatim kini lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui pendampingan psikologis dan konsultasi keluarga.
"Kasus seperti itu tentu ada. Karena itu kami berupaya agar persoalan tersebut bisa dicegah sejak dini melalui Pelita ASN," ujar Yuyun sapaan akrabnya, Sabtu (4/7/2026).
Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi BKD Jatim dengan DP3AK Jawa Timur. Melalui layanan itu, ASN dapat berkonsultasi secara profesional mengenai berbagai persoalan, mulai dari konflik rumah tangga, pengasuhan anak, hingga masalah pribadi yang berpotensi mengganggu kinerja.
DP3AK juga menyiapkan psikolog klinis yang siap memberikan pendampingan kepada ASN yang membutuhkan.
Selain persoalan keluarga, BKD Jatim juga menyoroti meningkatnya fenomena ASN yang terjerat pinjaman online (pinjol). Untuk mengantisipasi hal tersebut, BKD menggandeng Bank Jatim menghadirkan layanan konsultasi keuangan melalui aplikasi Rumah ASN.
"ASN perlu mendapatkan pemahaman mengenai pinjaman online, risikonya, hingga bagaimana mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak utang," kata Yuyun.
Melalui layanan tersebut, ASN juga dapat berkonsultasi dengan perencana keuangan (financial planner). Di sisi lain, Bank Jatim didorong menyediakan berbagai skema pembiayaan yang lebih sehat, mulai dari kredit perumahan berbunga ringan, pinjaman dengan tenor lebih panjang, hingga pembiayaan untuk peningkatan kompetensi ASN.
Yuyun menegaskan, persoalan keluarga maupun tekanan ekonomi dapat berdampak langsung terhadap produktivitas ASN. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendampingan secara menyeluruh agar para pegawai dapat bekerja lebih fokus dan optimal.
"Kalau ASN memiliki banyak persoalan, tentu akan kinerjanya. Harapan kami, dengan Pelita ASN mereka bisa bekerja lebih tenang dan lebih produktif," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim memanfaatkan layanan Pelita ASN untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan keluarga, termasuk masalah anak seperti kecanduan game online maupun paparan konten pornografi.
Program yang baru diluncurkan tersebut, lanjut Indah, akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjadi solusi preventif bagi berbagai persoalan yang dihadapi ASN.
Terkait angka pengajuan perceraian di kalangan ASN Pemprov Jatim, Yuyun memperkirakan jumlahnya berkisar 20 hingga 25 kasus, meski data tersebut masih akan dipastikan kembali.
Saat ini, ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di bawah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dengan jumlah yang besar tersebut, penguatan ketahanan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Editor : Setiadi