Lingkaran.net - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Gerindra memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari masih tersisanya anggaran sebesar Rp2,05 triliun, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga perlunya reformasi perencanaan anggaran agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Pendapat akhir fraksi yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra, H. Eko Wahyudi, SH, MH, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (14/7/2026), menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administrasi atau sekadar penutupan buku anggaran.
"Di dalam setiap angka APBD terdapat hak rakyat atas jalan yang layak, sekolah yang bermutu, layanan kesehatan yang manusiawi, lapangan kerja, perlindungan sosial, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Ukuran utama APBD bukan hanya berapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat," tegas Eko.
Fraksi Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-15 kalinya dan ke-11 kali secara berturut-turut.
Selain itu, kata Eko, realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp29,888 triliun atau 104,65 persen dari target dinilai menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang kuat.
Namun, pihaknya mengingatkan bahwa capaian WTP tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Pemprov Jatim diminta segera menuntaskan 14 temuan dan 29 rekomendasi BPK, termasuk rekomendasi pemulihan keuangan daerah senilai sedikitnya Rp5,318 miliar.
"Di sisi belanja daerah, Fraksi Gerindra menyoroti realisasi belanja sebesar Rp31,204 triliun atau 93,82 persen yang masih menyisakan anggaran sekitar Rp2,052 triliun dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp3,38 triliun," jelasnya.
Menurut Eko, sisa anggaran yang terus berulang, terutama pada belanja pegawai akibat formasi kosong, pensiun, mutasi, hingga perencanaan yang kurang akurat, tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa.
Fraksi mendorong Pemerintah Provinsi melakukan reformulasi perencanaan belanja pegawai berbasis data yang lebih dinamis agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk belanja produktif dan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Di bidang ekonomi, Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen yang melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Namun, pertumbuhan tersebut harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Fraksi juga meminta pemerintah memperkuat hilirisasi, akses pembiayaan, perlindungan produsen kecil, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor ekonomi produktif.
Pada sektor pembangunan, lanjut Eko, Gerindra mencatat masih adanya 67 indikator kinerja daerah yang belum tercapai, termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indeks konektivitas wilayah.
"Rendahnya serapan anggaran pembangunan jalan dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius karena masyarakat menilai keberhasilan pembangunan dari kualitas infrastruktur yang mereka rasakan setiap hari," ungkapnya.
Sementara itu, Eko membeberkan di bidang pendidikan dan kesehatan, Gerindra menilai serapan anggaran belum sepenuhnya menghasilkan dampak optimal. Masih terdapat sisa pagu sekitar Rp1,12 triliun, terutama pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
"Fraksi meminta penganggaran tidak lagi hanya berorientasi pada besarnya belanja (budget driven), tetapi pada hasil nyata (outcome driven budgeting). Pendidikan harus diukur dari peningkatan literasi, pemerataan guru, berkurangnya angka anak tidak sekolah, hingga peningkatan kualitas pendidikan vokasi," ujarnya.
Gerindra, kata Eko, juga memberikan perhatian khusus terhadap 11.658 anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah. Pemerintah didorong memperluas pendidikan inklusif, memperkuat Unit Layanan Disabilitas, serta menambah Guru Pendidikan Khusus.
Di sektor kesehatan, pemerintah diminta memperluas layanan di wilayah terpencil dan kepulauan, memperkuat layanan kesehatan primer, menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi, sekaligus memastikan ketersediaan dokter spesialis bagi masyarakat.
"Fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan APBD melalui penyediaan dashboard publik yang memuat informasi lokasi proyek, nilai kontrak, progres fisik dan keuangan, hingga capaian program prioritas sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah," pungkasnya.
Setelah mencermati nota keuangan, jawaban gubernur, laporan komisi, dan Badan Anggaran DPRD, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai catatan agar seluruh rekomendasi DPRD dan BPK ditindaklanjuti secara terukur, memiliki target waktu yang jelas, penanggung jawab yang pasti, serta dilaporkan secara berkala kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Editor : Setiadi