Lingkaran.net - Anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dalam Perubahan APBD 2026 bertambah Rp3,45 miliar. Di balik kenaikan tersebut, terdapat alokasi untuk menutup kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2020.
Hal itu terungkap dalam laporan Komisi A DPRD Jawa Timur terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2026 yang disampaikan juru bicara Komisi A, Eko Wahyudi.
Dalam laporan tersebut, total anggaran belanja BKD Jatim disepakati naik dari Rp52,037 miliar menjadi Rp55,496 miliar. Dengan demikian, terdapat kenaikan bersih sebesar Rp3,459 miliar.
Eko menjelaskan, salah satu tambahan anggaran dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Sekretariat BKD sebesar Rp239,43 juta.
Tambahan tersebut secara khusus digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran iuran JKN tahun 2020 pada pos Belanja Pegawai. Sementara belanja wajib serta belanja tugas dan fungsi Sekretariat tetap dipertahankan sesuai pagu murni.
“Tambahan tersebut ditujukan khusus untuk memenuhi kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2020 pada pos Belanja Pegawai,” demikian laporan Komisi A.
Di sisi lain, anggaran Program Kepegawaian Daerah mendapat tambahan cukup besar, yakni Rp3,219 miliar. Anggaran program ini meningkat dari Rp8,789 miliar menjadi Rp12,009 miliar.
Tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan CASN 2026 dan pengadaan Server SIMASTER sebesar Rp840 juta.
Kemudian, Rp1,579 miliar dialokasikan untuk program cost-sharing tugas belajar kemitraan Bappenas dan Poltekesos. Sementara Rp500 juta diperuntukkan bagi kegiatan HUT KORPRI dan keikutsertaan kafilah pada MTQ KORPRI tingkat nasional di Makassar.
Selain itu, Bidang Mutasi mendapat tambahan Rp100 juta untuk pengisian jabatan manajerial. Sedangkan UPT Pusat Penilaian Pegawai mendapat tambahan Rp200 juta untuk optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
2.105 Formasi CASN
Kenaikan anggaran BKD tersebut juga berkaitan dengan persiapan pengadaan CASN 2026.
Komisi A mencatat terdapat usulan 2.105 formasi CASN, terdiri dari 750 formasi CPNS untuk tenaga kesehatan dan teknis serta 1.355 formasi PPPK untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
"Kebijakan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi masa purna tugas pegawai pemerintah daerah sekaligus merespons kebijakan Kementerian PAN-RB terkait pertumbuhan pegawai dengan prinsip zero growth atau minus growth," jelasnya.
Komisi A DPRD Jatim berharap penguatan anggaran tersebut tidak berhenti pada penambahan pagu, tetapi benar-benar berdampak terhadap perbaikan pelayanan kepegawaian dan tata kelola sumber daya aparatur.
"Komisi A juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran kepegawaian secara transparan dan berdaya guna, terutama karena sebagian anggaran tambahan digunakan untuk kebutuhan yang berbeda, mulai dari penyelesaian kewajiban JKN hingga persiapan rekrutmen aparatur baru," terangnya.
Editor : Setiadi