Lingkaran.net - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sekadar mengejar kesesuaian administratif dalam penyusunan RAPBD 2027.
Fraksi Demokrat menekankan kualitas belanja dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, M. Naufal Alghifary, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027, Kamis (24/9/2026).
Menurut Demokrat, RAPBD 2027 harus diuji dari sisi manfaatnya bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.
“Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya ditempatkan semata-mata sebagai proses untuk memenuhi kesesuaian administratif dan normatif antara Rancangan APBD dengan RKPD, KUA dan PPAS,” kata Naufal.
Ia menegaskan, kualitas belanja, ketepatan prioritas, keterukuran target kinerja, serta keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Demokrat juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp17,707 triliun.
Angka tersebut hanya tumbuh sekitar 0,4 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026, sekaligus masih lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2025 yang mencapai sekitar Rp18,4 triliun.
Fraksi Demokrat sejalan dengan Badan Anggaran DPRD Jatim yang meminta target PAD disusun berdasarkan data dan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perlu dikembangkan mengenai kualitas penetapan target Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Demokrat meminta TAPD menyampaikan perbandingan data setidaknya tiga tahun terakhir. Dengan demikian, ruang intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan hingga pemanfaatan aset daerah dapat dinilai secara lebih objektif.
APBD Defisit Rp1,015 Triliun
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,407 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp27,423 triliun. Selisih tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp1,015 triliun.
Sementara pembiayaan daerah mencakup perkiraan SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Pengeluaran pembiayaan antara lain dialokasikan untuk dana cadangan Pilgub Jatim sebesar Rp275 miliar, pembayaran pokok pinjaman kepada PT SMI sekitar Rp9,17 miliar, serta pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim untuk Program Kredit Sejahtera (Prokesra).
Demokrat meminta pemerintah menjelaskan pola pemanfaatan pembiayaan tersebut, termasuk aspek legalitas, manajerial dan akuntabilitasnya.
“Apakah pola penganggaran demikian dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan manajerial penggunaan dana-dana publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas?” tegas Naufal.
Waspadai Kekeringan dan Gagal Panen
Hal lain yang menjadi perhatian Demokrat adalah ancaman kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan serta persoalan ketersediaan air yang berdampak pada sektor pertanian.
Fraksi Demokrat meminta Pemprov Jatim menyiapkan langkah konkret melalui RAPBD 2027 untuk mengantisipasi dampak tersebut.
“Untuk itu apa langkah pemerintah di tahun 2027 guna mengantisipasi hal-hal tersebut, khususnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam kerangka RAPBD Tahun Anggaran 2027?” kata Naufal.
Infrastruktur hingga SDM Harus Terukur
Demokrat juga meminta Pemprov Jatim menjelaskan sejauh mana alokasi anggaran mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar dan pencapaian target RKPD 2027.
Termasuk meminta setiap perangkat daerah memberikan progress report mengenai perkembangan program dan tingkat penyerapan anggaran selama APBD berjalan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti alokasi untuk pendidikan inklusif, tunjangan guru SMK yang menjadi kewenangan provinsi, pembangunan infrastruktur dan pendidikan serta pelatihan ASN.
Menurut Demokrat, belanja tersebut harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan produktivitas masyarakat dan penurunan kemiskinan.
Pada akhirnya, Fraksi Demokrat menyatakan akan membahas RAPBD 2027 secara komprehensif dengan mempertimbangkan masukan seluruh pemangku kepentingan serta jawaban Gubernur atas berbagai pertanyaan yang diajukan.
“Fraksi Partai Demokrat menyadari pula bahwa pembahasan RAPBD ini niscaya dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” pungkas Naufal.
Editor : Setiadi