Lingkaran.net - Istana Kepresidenan mulai memproses pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Langkah ini menyusul penetapan mantan Kapolri tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, proses pemberhentian Listyo tengah berjalan melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
“Sedang diproses Keppresnya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Listyo, polisi juga menetapkan dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, dalam perkara yang sama.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025 hingga 2026.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran penyadapan diduga milik Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya Presiden, sasaran penyadapan disebut mencakup sejumlah pejabat negara, politikus, jurnalis, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan pengusaha.
Baru Sebulan Duduki Kursi KSP
Nasib jabatan Listyo di lingkungan Istana terancam berakhir dalam waktu singkat. Pasalnya, mantan Kapolri tersebut baru sekitar sebulan menduduki kursi Kepala Staf Kepresidenan.
Listyo dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai KSP pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara. Ia menggantikan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Empat hari kemudian, tepatnya Senin (5/10), digelar serah terima jabatan dari Dudung kepada Listyo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.
Kini, belum genap dua bulan sejak pelantikannya, jabatan Listyo justru berada di ujung tanduk setelah namanya terseret perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Editor : Setiadi