Surabaya, Lingkaran.net Jawa Timur kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
Tapi di balik pujian itu, BPK justru menemukan kejanggalan: belanja hibah senilai Rp17,5 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Jatim.
Meski demikian, provinsi yang dikomandoi Khofifah Indar Parawansa ini kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadikan Jawa Timur memperoleh WTP sepuluh kali berturut-turut sejak 2015 — sebuah pencapaian yang tak banyak diraih daerah lain.
Namun di balik prestasi itu, BPK juga mengingatkan adanya sejumlah catatan krusial yang perlu segera dibenahi oleh Pemprov Jatim.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (24/4), dan diserahkan langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Ketua DPRD Jatim dan Penjabat Gubernur.
"Meski opini yang diberikan tetap WTP, kami masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap sejumlah ketentuan," ujar Widhi dalam sambutannya.Dua Temuan Utama BPK
Dalam LHP tersebut, BPK mencatat dua permasalahan utama yang harus menjadi perhatian:
• Pengelolaan keuangan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) di SMK Negeri yang belum berbadan hukum BLUD masih belum memadai. Ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban dana publik.
• Belanja hibah senilai Rp 17,5 miliar belum disertai laporan pertanggungjawaban, sehingga efektivitas dan kesesuaian penggunaannya dengan proposal awal dan NPHD belum bisa dievaluasi secara menyeluruh.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, turut hadir dalam penyerahan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh temuan itu tidak memengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan keuangan.
Namun ia menekankan pentingnya tindak lanjut segera dan pembenahan sistemik, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.
Bukan Sekadar Formalitas
Opini WTP bukan sekadar label administratif. Ini adalah cerminan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.
Namun demikian, opini WTP tidak serta-merta berarti tidak ada persoalan, sebab pemeriksaan BPK tidak dirancang untuk mendeteksi fraud, melainkan menilai kewajaran penyajian informasi keuangan.
"Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan ini akan menjadi dasar pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024," jelas Widhi.
Dengan capaian WTP kesepuluh ini, tantangan ke depan bagi Pemprov Jawa Timur adalah menjaga konsistensi, memperbaiki titik-titik lemah, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar sampai ke masyarakat secara tepat dan transparan.
Pada kesempatan sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menanggapi catatan BPK. Pihaknya pun mengaku telah melakukan langkah-langkah koordinatif, termasuk penandatanganan komitmen untuk menindaklanjuti temuan hibah bermasalah.
"Alhamdulillah, ada proses kesesuaian, ada proses kecukupan data. Dan kalau dihitung dari 2015, alhamdulillah 10 tahun ini kita WTP," ujar Khofifah usai rapat paripurna.
Ia juga menyatakan telah menandatangani catatan rekomendasi dari BPK, dan menginstruksikan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi lebih lanjut.
"Pak Hendro (Inspektorat) sudah melakukan koordinasi dengan BPK Jatim," imbuhnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi