Surabaya, Lingkaran.net Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Yunianto Wahyudi atau akrab disapa Masteng, resmi menyatakan tidak akan kembali maju sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) III Hanura Jatim.
Masteng menyebut, Musda kali ini sekaligus menjadi momen pamitnya dari kursi Ketua DPD Hanura Jatim.
“Musda III Hanura Jatim ini adalah bagian dari pamit saya. Karena di Musda hari ini sudah ada dua calon yang maju,” ujar Masteng, Selasa (1/7/2025).
Dua kandidat yang akan bersaing memperebutkan kursi Ketua DPD Hanura Jatim adalah H. Nurkholis atau Gus Kholis, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayat Pasuruan, serta Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.M., salah satu kader senior Hanura.
Kedua nama tersebut, kata Masteng, sudah menjalani proses fit and proper test yang digelar oleh DPP Hanura. Tinggal menunggu hasil akhir dan keputusan resmi siapa yang akan terpilih memimpin Hanura Jatim ke depan.
“Saya sengaja tidak mencalonkan diri karena sudah ditunjuk sebagai Korwil V yang membawahi tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Tentu ini amanah berat yang harus saya jalankan. Dan saya tegak lurus dengan perintah Ketua Umum. Kalau sudah jadi Ketua Korwil, tidak boleh maju sebagai Ketua DPD. Harus beri kesempatan untuk regenerasi,” tegas Masteng.
Masteng juga secara jujur mengakui bahwa hasil Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi besar bagi Hanura Jatim. Perolehan kursi yang sebelumnya 46 anggota DPRD kini tersisa 27 anggota menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.
“Kalau dikaitkan dengan kegagalan, iya, kami gagal. Lepas dari dinamika politik 2024 yang luar biasa. Maka, Musda ini adalah bagian dari koreksi. Apa yang kemarin kita lakukan ternyata tidak berjalan maksimal. Maka kita harus siap menghadapi 2029 dengan lebih baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Masteng memastikan bahwa dirinya akan maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang melalui Partai Hanura. Namun untuk daerah pemilihannya (dapil), ia masih belum memutuskan.
“Yang jelas saya akan maju DPR RI 2029 lewat Hanura. Soal dapil, nanti. Tapi kalau bicara putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatukan Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota jadi satu rumpun, ini menimbulkan polemik juga. Misalnya saya nyalon DPR RI tapi tidak jadi, apa boleh saya kembali maju di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota? Karena jeda waktunya kan 2,5 tahun,” beber Masteng.
Masteng menilai, jika aturan tersebut memungkinkan, maka banyak petahana DPRD yang akan memilih bertarung di DPR RI. “Karena mesinnya sudah jalan. Yang baru saja ketar-ketir, apalagi yang inkumben,” tambahnya.
Meskipun berpamitan dari kursi Ketua DPD Hanura Jatim, Masteng menegaskan bahwa dirinya tetap setia dan berjuang bersama Hanura untuk membawa partai lebih baik ke depan. (*)
Editor : Setiadi