x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi Demokrat DPRD Jatim Soroti Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Petani dalam RPJMD 2025–2029 

Avatar Setiadi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Selasa (7/7/2025). 

Melalui juru bicaranya, Rasiyo, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan kesehatan masyarakat, serta perhatian serius terhadap kesejahteraan petani dan nelayan.  

Fokus ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengangguran dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jatim. 

"Kami merekomendasikan adanya pemetaan wilayah secara strategis untuk menciptakan kantong-kantong kesejahteraan baru di Jawa Timur lima tahun mendatang," tegas Rasiyo. 

Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produksi di tengah dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks.  

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ekonomi sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal dalam pelaksanaan RPJMD ke depan. 

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya keterpaduan antara indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan daya beli masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Ketiga indikator ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan. 

"Pendidikan yang baik harus berdampak pada mutu hidup yang sehat dan daya beli yang kuat. Ini yang harus bisa dibuktikan oleh data dan kinerja OPD lima tahun ke depan," kata Rasiyo. 

Menanggapi misi besar “Jatim Berkah-Amanah”, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan langkah strategis dalam reformasi birokrasi. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan utama agar tercipta pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

“Organisasi birokrasi ke depan harus mampu melahirkan ASN yang netral, berdedikasi tinggi, dan memegang teguh prinsip good governance,” jelas Rasiyo. 

Fraksi Demokrat menilai, berbagai program dalam dokumen RPJMD telah disusun secara komprehensif dan programatik. Namun, pelaksanaan dan pengukuran capaian menjadi kunci untuk memastikan tujuan pembangunan benar-benar dirasakan rakyat Jawa Timur. (*)

Artikel Terbaru
Minggu, 26 Jul 2026 22:03 WIB | Politik & Pemerintahan

Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo 51,1 Persen

Lingkaran.net - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research ...
Minggu, 26 Jul 2026 15:15 WIB | Hype

Potensi Wisata Jatim Melimpah, tapi Wisatawan Cuma Tinggal 1,5 Hari

Lingkaran.net - Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam. Namun, kekayaan destinasi tersebut dinilai belum dikelola secara fokus dan ...
Minggu, 26 Jul 2026 14:05 WIB | Umum

Jatim Dikepung Karhutla, 15,5 Hektare Lahan Terbakar di 4 Kabupaten

Lingkaran.net - Jawa Timur kembali menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah puncak musim kemarau. Dalam sehari, karhutla ...