x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi Demokrat DPRD Jatim Soroti Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Petani dalam RPJMD 2025–2029 

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Parlemen

Surabaya, Lingkaran.net Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Selasa (7/7/2025). 

Melalui juru bicaranya, Rasiyo, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan kesehatan masyarakat, serta perhatian serius terhadap kesejahteraan petani dan nelayan.  

Fokus ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengangguran dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jatim. 

"Kami merekomendasikan adanya pemetaan wilayah secara strategis untuk menciptakan kantong-kantong kesejahteraan baru di Jawa Timur lima tahun mendatang," tegas Rasiyo. 

Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produksi di tengah dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks.  

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ekonomi sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal dalam pelaksanaan RPJMD ke depan. 

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya keterpaduan antara indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan daya beli masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Ketiga indikator ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan. 

"Pendidikan yang baik harus berdampak pada mutu hidup yang sehat dan daya beli yang kuat. Ini yang harus bisa dibuktikan oleh data dan kinerja OPD lima tahun ke depan," kata Rasiyo. 

Menanggapi misi besar “Jatim Berkah-Amanah”, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan langkah strategis dalam reformasi birokrasi. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan utama agar tercipta pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

“Organisasi birokrasi ke depan harus mampu melahirkan ASN yang netral, berdedikasi tinggi, dan memegang teguh prinsip good governance,” jelas Rasiyo. 

Fraksi Demokrat menilai, berbagai program dalam dokumen RPJMD telah disusun secara komprehensif dan programatik. Namun, pelaksanaan dan pengukuran capaian menjadi kunci untuk memastikan tujuan pembangunan benar-benar dirasakan rakyat Jawa Timur. (*)

Artikel Terbaru
Rabu, 09 Jul 2025 13:44 WIB | Jawa Timur

Gubernur Khofifah Diperiksa KPK, Ormas Antikorupsi Pasang Badan 

Surabaya, Lingkaran.net Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyatakan siap mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat ...
Rabu, 09 Jul 2025 13:12 WIB | Pemerintahan

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Gubernur Khofifah Terkait Kasus Dana Hibah Pokmas di Polda Jatim 

Surabaya, Lingkaran.net Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP), ...
Rabu, 09 Jul 2025 08:57 WIB | Surabaya Raya

Sungai Pegirian Rutin Dibersihkan Tapi Muncul Sampah Lagi, DLH Surabaya Lakukan Upaya Ini

DLH Surabaya rutin melakukan Pembersihan Sungai Pegirian dari Sampah hingga Lumut ...