Lingkaran.net - Persoalan pelayanan kesehatan desa hingga keberlanjutan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu (26/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, beragam aspirasi disampaikan. Di antaranya kebutuhan bantuan untuk operasional dan pengembangan Polindes, harapan agar insentif guru PAUD kembali diberikan, serta dukungan sarana pendidikan berupa Alat Permainan Edukatif (APE).
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan irigasi pertanian, pengadaan pompa listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), penanganan sampah, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sumardi menaruh perhatian khusus terhadap kondisi Polindes. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan di tingkat desa sangat penting untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat ketika mengalami gangguan kesehatan.
“Ini menjadi perhatian khusus karena Polindes juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan warga yang dikelola masyarakat desa. Persoalan kesehatan tentu sangat perlu menjadi perhatian supaya ada pertolongan pertama kalau ada masyarakat yang sakit. Ini menjadi atensi untuk penanganan Polindes,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Selain sektor kesehatan, keberlanjutan insentif bagi guru PAUD juga menjadi perhatian Sumardi. Ia mengakui, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan, namun aspirasi para pendidik PAUD tetap akan disampaikan agar mendapat perhatian dari pemerintah.
Menurutnya, guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan dasar bagi anak sejak usia dini.
“Kita tahu sendiri kondisi fiskal kita seperti ini. Namun, tetap nanti akan kita sampaikan supaya ada perhatian. Teman-teman PAUD ini pendidik, mereka juga garda terdepan terhadap pendidikan anak-anak kita walaupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan nanti ada solusi di tengah kondisi fiskal yang ada,” katanya.
Usai kegiatan reses, Sumardi kembali menerima sejumlah masukan dari masyarakat. Aspirasi tersebut di antaranya terkait pengembangan UMKM, sosialisasi persoalan hukum, hingga pemahaman mengenai aturan dan prosedur adopsi anak.
Ia mengatakan, sejumlah pelaku UMKM di Desa Balongsari mulai menunjukkan perkembangan. Namun, agar semakin maju, para pelaku usaha dinilai masih membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan.
“Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan, ayo kita fasilitasi bersama supaya UMKM di sini semakin berdaya dan memiliki kreativitas yang lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, terkait persoalan hukum, Sumardi mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkonsultasi dengan pemerintah desa maupun menyampaikan persoalan yang dihadapi kepadanya. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat diarahkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai edukasi mengenai prosedur adopsi anak perlu diperkuat. Sebab, masih ada masyarakat yang belum memahami aturan hukum terkait adopsi, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Lebih baik kita ikuti aturan yang ada supaya bisa mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi mengenai hal tersebut,” pungkasnya.
Editor : Setiadi