Lingkaran.net – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi pelaksanaan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah kota. Dia menilai program ini berjalan tanpa perencanaan matang dan minim kajian di lapangan.
“Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: Izin Tutup Jalan untuk Hajatan di Surabaya Kini Harus Ada Persetujuan RT/RW dan Lurah
Menurut Cak Yebe, selama ini hampir semua program Wali Kota Surabaya tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program yang seharusnya strategis justru langsung dijalankan di seluruh wilayah kota tanpa persiapan yang memadai.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” ujar Cak Yebe.
Cak Yebe juga mengkritisi mekanisme pelaksanaan program yang membagi tanggung jawab setiap kecamatan ke organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini, kata dia, menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran tiap OPD berbeda-beda.
“Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana?” kata dia.
Cak Yebe menilai, pelaksanaan Kampung Pancasila akan lebih efektif jika diawali dengan pembekalan intensif bagi lurah dan camat. Dengan begitu, pesan dan nilai yang ingin dibangun bisa diteruskan secara berjenjang hingga ke masyarakat tingkat bawah.
Baca juga: Ada Anggaran Rp 47 Miliar untuk Gen Z, DPRD Ingin Bangun Kemandirian Anak Muda
“Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan ToT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna,” jelasnya.
Cak Yebe juga mendorong adanya proyek percontohan sebelum program digelar serentak. Dia menyebut pilot project di satu kelurahan per zona bisa menjadi acuan keberhasilan.
“Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” tutur dia.
Menurut dia, tujuan utama Kampung Pancasila harus berfokus pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya. Jika program ini gagal, Pemkot perlu memikirkan konsep baru yang lebih dekat dengan kearifan lokal.
Baca juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Tinjau Ulang Perubahan Bantuan Pendidikan Tahun Depan
“Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkas Cak Yebe.
Program Kampung Pancasila merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk memperkuat nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung.
Namun, hingga kini sejumlah pihak, termasuk DPRD, mempertanyakan efektivitas dan arah implementasinya.
Editor : Trisna Eka Aditya